PURWOREJO, Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo di bawah pimpinan Yophi Prabowo menggelar nonton bareng (nobar) pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang disiarkan secara live di stasiun televisi Kompas.Tv, Jumat (14/7) malam.
Dalam pidato berdurasi 30 menit itu AHY membedah tema Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik. Tema itu menurut AHY untuk merespons pandangan publik tentang isu perubahan yang kerap Partai Demokrat sampaikan.
“Kami mendengarkan pandangan, baik dari yang setuju dengan perubahan, maupun yang tidak setuju,” tandasnya.
Menurut AHY, sejarah mencatat, sejak dua tahun lalu, dirinya dan Partai Demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan dan perbaikan itu. Karenanya, ketika perhatian publik makin luas tentang isu perubahan ini, maka pihaknya memiliki kewajiban moral, untuk menjelaskan tentang perubahan dan perbaikan itu.
AHY menegaskan, pihaknya mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada.
“Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka,” kata putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.
AHY berpendapat, tatanan dan hal-hal baik yang diwariskan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo; harus kita pertahankan. Adapun yang belum baik, tentu harus kita evaluasi, dan kita perbaiki.
“Inilah (yang dinamakan) elemen kesinambungan dalam sebuah proses perubahan. Tidak perlu diperdebatkan lagi,” tandasnya.
Dilatakan, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti menihilkan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini.
Sebaliknya, AHY justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya. AHY mengaku yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik.
“Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik,” ungkap AHY.
Menurut AHY, Demokrat memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Karenanya, AHY menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda kepada rakyat Indonesia.
Ada tiga hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan. Yaitu studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir, permasalahan serius yang dirasakan rakyat, dan keinginan dan harapan rakyat di seluruh tanah air.
AHY menilai ada lima klaster permasalahan bangsa, meliputi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, serta tata negara dan etika pemerintahan.
Dalam sembilan tahun terakhir, kata AHY, terjadi sejumlah kemandekan, dan bahkan kemunduran serius. Yaitu pertumbuhan ekonomi menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19.
Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN.
Ada yang berdalih, lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19. Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi.
Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis.
“Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya,” kritik AHY kepada pemerintah. (Nas)
