Beranda » Purworejo Potensial Produksi Beras Organik, Ketua DPRD: Ribuan PNS Diwajibkan Beli

Purworejo Potensial Produksi Beras Organik, Ketua DPRD: Ribuan PNS Diwajibkan Beli

PURWOREJO, Di Purworejo industri pangan menjadi komoditas yang paling memungkinkan. Hal itu karena sesuai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Purworejo, 60% merupakan pangan. Secara spesifik, produksi beras organik menjadi hal yang harus segera dilakukan, disamping untuk mengurangi ketergantungan kepada pupuk kimia.

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi menyampaikan pernyataan tersebut di sela acara berbuka puasa bersama wartawan yang digelar di rumah dinasnya, Jalan Mayjen Sutoyo pada Jumat (5/4) sore. Lebih lanjut Dion yang kembali terpilih sebagai anggota legislatif itu menjelaskan,  upaya untuk memproduksi beras organik seyogyanya dilakukan antara BUMD sebagai perpanjangan tangan pemda (goverment), dengan pengusaha (bussiness man).

“Ini memang seharusnya dilakukan oleh BUMD dengan pengusaha atau B to B, bukan G to B agar lebih mudah dan fleksibel, termasuk dalam hal perhitungan profit,” jelas Dion yang pada pileg kali ini memperoleh suara terbanyak dibanding ratusan caleg lainnya.

Upaya industri pangan yang harus didorong dan sangat mungkin dilakukan menurut Dion, yakni dengan menggarap pengadaan beras organik. “Kita dorong pengadaan beras organik yang belum tergarap dengan baik, terutama di Jawa Tengah bagian selatan,” lanjutnya. Caranya, yakni dengan mengendalikan harga beras oleh BUMD yang menurut Dion bisa menjadi solusi petani.

Petani saat panen padi

Hal yang tak kalah penting dari adanya beras organik, kata Dion, yakni untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi pupuk kimia yang masih menyisakan masalah. Dion menegaskan, ketergantungan ini harus dikurangi, tidak  hanya melalui sosialisasi dan kampanye tentang pupuk organik, tapi harus langsung diberikan ke petani.

Ia optimistis, bila langkah tersebut mulai dilakukan maka dalam tiga hingga lima tahun ke depan hasilnya bisa melebihi yang sekarang ini. Caranya yakni melalui intensifikasi pupuk organik, membuat demplot per kecamatan yang dikelola BUMD. Petani pun diharapkan tidak menjual gabah basah melainkan gabah  kering.

“Kalau BUMD ibaratnya belum bisa ekspor ke daerah lain, maka wajibkan dulu PNS yang jumlahnya ribuan untuk beli beras melalui BUMD tersebut. La kan pasti beli, karena sebagai makanan pokok. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dengan memperbaiki dan mengontrol harga,” tegas Dion.

Terkait penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan terus menerus, menurut Dion, hal itu dapat mengurangi ketinggian kadar lahan persawahan. “Kita harus segera melakukannya karena berpacu dengan waktu untuk mengurangi ketergantungan subsidi pupuk kimia. Mbok tekan sesuk Jan Ethes (putra Gibran Rakabuming Raka, red) dadi presiden, ra bakalan iso sejahtera petaninya, kalau kita masih tergantung pada pupuk kimia,” tandas Dion. (Dia)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *