PURWOREJO, Seperti sekolah lainnya, pada Senin (22/7) ini, siswa kelas 7 SMPN 4 Purworejo mulai memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dari 256 siswa yang diterima, dua diantaranya merupakan difabel. Keduanya diterima di SMPN 4 melalui jalur afirmasi.
Terkait dengan hal tersebut, pihak sekolah langsung melakukan penyesuaian dengan membuat beberapa sarpras pendukung. Diantaranya menyediakan kamar mandi serta tangga khusus. Selain itu kedua siswa tersebut ditempatkan di kelas yang paling mudah diakses.
Tak hanya itu, sekolah tersebut cukup beruntung dengan adanya guru yang memiliki kapabilitas untuk menangani siswa difabel. Walaupun secara fisik kedua siswa tersebut terdapat perbedaan, namun secara akademis mereka memiliki kemampuan yang relatif sama dengan siswa normal lainnya.
Kepala SMPN 4 Suswanto menjelaskan hal tersebut saat ditemui Purworejo News, usai pelaksanaan upacara bendera sekaligus pembukaan MPLS yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu. Dijelaskan, sejak siswa tersebut dinyatakan diterima melalui jalur afirmasi, pihak sekolah langsung berbenah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan.
“Puji Tuhan di sekolah ini juga ada sosok guru yang siap jadi wali kelasnya. Maka ini pelayanan terbaik kami untuk siswa tanpa membedakan kondisi mereka,” ucap Suswanto saat ditemui di ruangannya. Secara bertahap pihaknya juga akan memperbaiki fasilitas termasuk untuk akses menuju lantai 2.
Suswanto yang didampingi Waka Kesiswaan Pawitno menambahkan, tahun ini ada 568 calon siswa yang mendaftar di SMPN 4. Dari jumlah tersebut sekolah hanya menerima 256 siswa yang dibagi dalam delapan rombongan belajar (rombel). “Dari 256 siswa, 129 putra dan 127 putri dengan masing-masing rombel ada 32 siswa, dan jumlah guru 48 orang, ” jelasnya.
Pawitno menyampaikan, tahun ini pun pendaftar yang diterima melalui jalur prestasi mengalami peningkatan nilai. “Tahun lalu nilai minimal 95, tahun ini 98,5,” imbuhnya.
Adapun terkait materi MPLS penekanan utamanya yakni pendidikan anti perundungan sekaligus akan dilakukan deklarasi dengan mendatangkan nara sumber dari PPPA.
Mengenai seragam identitas yang digunakan oleh siswa, kepala sekolah menyebutkan, SMPN 4 hanya memfasilitasi, tidak memaksa untuk membeli. Hal itu karena siswa bisa juga mendapatkan seragam tersebut baik dari kakak, tetangga, atau saudara yang sudah punya. “Monggo, kami hanya memfasilitasi, tidak mewajibkan. Ini juga ada beberapa orang tua yang telah menyatakan tidak beli karena sudah punya, entah itu dari kakak, saudara, atau tetangga,” ucap Suswanto.
Pihak sekolah pun tidak membatasi penggunaan seragam baru. “Hanya saja selama seminggu ini kami sarankan siswa kelas 7 untuk memakai seragam SD dulu. Nanti setelah itu silakan, sampai seragam tersebut selesai dijahit,” ujar kepala sekolah.
Dirinya berharap para siswa dapat menyesuaikan, termasuk dapat menerima materi dengan baik. Pihak sekolah pun telah mengubah istilah tata tertib menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Yakni antara sekolah dan siswa, bisa juga kesepakatan antara wali kelas dengan siswa agar nanti apabila ada pelanggaran maka harus menyepakati komitmen. (Dia)
