PURWOREJO, Hingga tanggal 7 Desember ini, target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Purworejo baru mencapai 85,32% atau masih kurang 14,68% dari yang diharapkan. Secara nominal, besaran target yakni Rp 94.713.000.000. Sedangkan saat ini baru mencapai Rp 80.824.955.250.
Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Purworejo, Moh Sri Hartono menyampaikan data tersebut saat ditemui pada Jumat (8/12). Lebih lanjut, kepada Purworejo News Hartono menjelaskan, PKB dimaksud adalah pendapatan potensial yakni yang berasal dari kendaraan plat nomor Purworejo. Jumlahnya mencapai sekitar 250.000 kendaraan baik roda empat maupun roda dua.
“Kalau realisasi ya plat nomor dari luar daerah juga. Tugas kami mengembangkan PKB yang plat lokal untuk mengetahui tunggakannya,” ujar Hartono.
Dijelaskannya, berbagai upaya yang dilakukan untuk mengejar target yakni dengan mendatangi secara door to door, serta membuka layanan Samsat malam mulai 1 September pukul 18.00 hingga 20.00. Hal itu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pekerja yang tidak sempat membayar PKB pada jam kerja di siang hari.
Termasuk program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) diutamakan untuk para ASN yang diharapkan dapat menjadi contoh masyarakat dalam pembayaran PKB. “Sampai sekarang juga masih ada itu programnya,” lanjut Hartono.
Terkait kecamatan yang paling banyak penunggak PKB yakni berada di Bruno. Hal itu menurutnya karena lokasinya paling jauh dan kesadaran masyarakat untuk membayar PKB masih rendah. “Banyak motor bodong di sana terutama tidak ada tilang sehingga mereka enjoy,” ungkap Hartono.
Hartono juga mengatakan bahwa masyarakat selalu menunggu program pemutihan PKB. Termasuk tahun ini yang membuat masyarakat menikmati program pembebasan intensif pembayaran pajak tersebut. Bahkan mereka menunggu progam tersebut karena lumayan besar potongan yang diberikan.
Hartono berharap pada akhir tahun ini pendapatan PKB bisa terpenuhi 100%. “Masyarakat jangan hanya menunggu program pemutihan saja, tapi juga punya kesadaran sendiri untuk membayar PKB secara tepat waktu,” pungkas Hartono. (Dia)
