PURWOREJO, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jateng DIY Bagian Selatan, Harsono Budi Waluyo menjadi salah satu nara sumber pada acara Pembinaan SPPG Purworejo yang diadakan oleh Kodim 0708. Dalam acara yang diadakan di Aula Hotel Ganesha tersebut, Harsono Budi Waluyo
menjelaskan pentingnya MBG.
Di awal paparannya, Harsono mengungkapkan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi besar-besaran sehingga saat program MBG kembali beroperasional pada awal sekolah tanggal 13 Juli mendatang, SPPG bisa maksimal dalam pelayanan.
Dalam, forum yang diikuti ratusan peserta yakni Kepala Satuan Pelayanaan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan ahli gizi MBG itu, Harsono meluruskan fakta. Yakni terkait dengan penyalahgunaan anggaran MBG dan berakibat maraknya demo oleh mahasiswa beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa narasi yang meminta agar program MBG dihentikan karena menjadi sarang korupsi, tidak sepenuhnya benar.
“Program ini anggarannya besar yakni senilai Rp 227 triliun pada tahun 2025, termasuk cadangan sehingga total mencapai Rp300 triliun. Dari nilai tersebut terbagi untuk MBG sebesar 93 persen, lalu sisanya yakni 7 persen untuk operasional kelengkapan dan lainnya. Termasuk pengadaan laptop dan motor listrik yang melatarbelakangi tiga pimpinan KPK itu ditahan. Ya itu dari angka 7 persen operasional,” jelas Harsono.
Ditegaskannya, anggaran 93 persen dari Rp 227 triliun itulah yang benar-benar diharapkan sampai ke penerima manfaat.
Ia pun menjelaskan efortnya bergabung dalam BGN adalah tidak ada kepentingan dengan biaya operasional dan insentif. Hal itu karena sudah ada pengawas keuangan di setiap SPPG. Harsono mengaku fokus pada bahan baku yang akan hadir di ompreng masing-masing anak sekolah. Sehingga ia keberatan kalau angka Rp10.000/ompreng dikurangi nilainya.
“Ini akan menentukan kualitas menu terbaik untuk anak-anak Indonesia yang nantinya akan menjadi generasi emas di masa mendatang,” tegas Harsono.
Dirinya mengakui, pada awal diluncurkan tahun 2025, di beberapa wilayah terdapat kasus keracunan atau kejadian menonjol gangguan kesehatan massal. “Padahal saat itu MBG sudah menjangkau 40 juta anak-anak Indonesia. Namun di balik itu 39,98 juta penerima manfaat lainnya tidak terekspos. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait keberhasilan program tersebut,” tutur Harsono.
Terkait grading yang nantinya akan dilakukan pada masing-masing SPPG, Harsono memberi penjelasan. Disebutkan, SPPG yang didirikan oleh yayasan dan mitra diberikan fasilitas sewa Rp15.000/porsi dengan komposisi Rp10.000 untuk porsi besar, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp2.000 untuk sewa fasilitas insentif
Pada awalnya, satu SPPG bisa memproduksi MBG untuk 4.000 penerima manfaat. Fenomena ini menyulitkan tahap pembangunan SPPG berikutnya untuk 82 juta penerima manfaat.
Akibatnya terjadi perebutan penerima manfaat. Termasuk dengan jumlah 4.000 lebih penerima manfaat, SPPG kewalahan untuk melayani. “Tapi karena insentifnya tinggi mereka diam saja. Akhirnya dilakukan pengajuan proses produksi memasak yakni sebelum pukul 01.00. Sehingga berakibat banyak muncul masalah pada hasil produksi MBG,” jelas Harsono. Padahal sesuai aturan, best consume maksimal selama empat jam.
Selanjutnya diatur regulasi insentif Rp6 juta/hari tanpa melihat jumlah penerima manfaat, baik 1.000 maupun 3.000 yang memudahkan pembagian penerima manfaat. Namun hal ini masih mendapat kritik terkait dengan keadilan masing-masing SPPG.
Maka selanjutnya dilakukan standarisasi berupa Grading SPPG. Hal itu terkait fasilitas dan manajemen dengan kualitas MBG yang diajukan.
“Nantinya akan ada tiga grade. Yakni A, B, dan C. Ini semacam akreditasi yang berkaitan dengan kualitas pangan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS,” jelas Harsono.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan bahwa SPPG juga punya kewajiban menyerap kelebihan pasokan lokal unfuk menghindari over produksi. Misalnya harga telur dimanapun sama untuk kepentingan SPPG sebesar Rp 26.000/kg, sedangkan daging ayam 35.000/kg. Di Purworejo menurutnya, telur bebek bisa dimodifikasi untuk menu MBG.
Selain Kepala KPPG Jateng-DIY, pemateri lain dalam pembinaan tersebut yakni dari Dinkesda dan pengusaha sekaligus investor, Andromeda. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purworejo, Amat Jainudin yang mewakili Bupati Purworejo juga hadir memberikan paparan.
Pelaksana kegiatan, Pasiter Kodim 0708, Serma Widodo menjelaskan, pembinaan SPPG perlu dilakukan agar para pemilik yayasan maupun mitra dapat meningkatkan grade yang akan berpengaruh pada insentif per hari.
Meski demikian ia menekankan agar setiap SPPG dapat memenuhi aturan sehingga program MBG benar-benar dirasakan kehadirannya bagi para penerima manfaat. (Dia)
Comment