LOANO, Investasi hingga Rp1,5 triliun mulai berpotensi masuk kawasan Borobudur Highland. Sejumlah calon investor bahkan telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU), namun realisasi pembangunan masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dasar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan lapangan dan diskusi World Bank bersama sejumlah kementerian di De Loano Glamping, Senin (10/8/2026). Yakni dalam rangka penyiapan Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
Plt. Direktur Utama sekaligus Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Yusuf Hartanto, menyampaikan bahwa aksesibilitas, air bersih, dan jaringan infrastruktur menjadi kebutuhan penting agar komitmen investasi yang telah muncul dapatb berlanjut ke tahap pembangunan fisik.
“Melalui skema SQTDP, BPOB mengusulkan empat kebutuhan infrastruktur dasar. Yakni peningkatan akses jalan menuju kawasan, pembangunan jembatan akses utama, jaringan jalan internal kawasan, serta penyediaan jaringan air bersih,” ujar Yusuf.
Kebutuhan akses menjadi salah satu pekerjaan penting. BPOB mengusulkan kelanjutan penanganan ruas jalan Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer, melengkapi sekitar satu kilometer ruas yang sebelumnya telah diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum.
Di titik lain, jembatan utama sepanjang 53,5 meter beserta jalan pendekat sepanjang 240 meter juga diusulkan untuk menghubungkan jalan nasional dengan zona otorita.
Sementara di dalam kawasan, jaringan jalan sepanjang tujuh kilometer direncanakan menghubungkan klaster-klaster lahan HPL seluas 50 hektare. Pengembangan jaringan tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Tak kalah penting, BPOB mengusulkan jaringan distribusi utama dan fasilitas tampungan airbaku. Infrastruktur tersebut diproyeksikan memenuhi kebutuhan operasional kawasan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Senior Economist World Bank, Alejandro Espinosa Wang menekankan pentingnya menentukan prioritas pembangunan dengan memilih subproyek yang memiliki dampak tinggi dan mampu menghasilkan quick wins.
Pendekatan itu dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat lokal.
“Jika infrastruktur dasar tersedia secara terintegrasi, pengembangan kawasan diharapkan mampu menggerakkan investasi sekaligus memperkuat rantai ekonomi di wilayah penyangga Gelang Projo yang mencakup Kabupaten Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo,” ungkapnya.
Peluang ekonominya pun terbuka mulai dari pasokan komoditas lokal, jasa pariwisata, kebutuhan tenaga kerja hingga pengembangan usaha masyarakat di sekitar kawasan.
Bagi BPOB, kesiapan infrastruktur menjadi bagian penting untuk memastikan minat investasi yang saat ini masih berupa LoI dan MoU dapat bergerak menuju pembangunan nyata.
Proses selanjutnya akan dilakukan melalui tahapan appraisal danpembahasan lintas kementerian/lembaga dalam penyiapan program SQTDP. Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi tumbuhnya Borobudur Highland sebagai kawasan wisata sekaligus pusat aktivitas ekonomi baru di Menoreh. (Ita)
Comment