PURWOREJO, Musim kemarau panjang sudah mulai berdampak terutama bagi masyarakat yang kekurangan air bersih. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Purworejo, di tahun 2026 minggu kedua Agustus sudah sebanyak 2.564 jiwa atau 793 KK yang terdampak kekeringan. Mereka tersebar di 12 desa dari tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo.
Untuk mengatasi kekurangan air, hingga saat ini BPBD Purworejo sudah mendistribusikan sebanyak 515 ribu liter dalam kemasan 103 tangki untuk 12 desa di tujuh kecamatan terdampak. Yakni di Kecamatan Bagelen, Ngombol, Purworejo, Loano, Gebang, Kaligesing, dan Pituruh.
Meski demikian, BPBD Kabupaten Purworejo melalui Kepala Pelaksana Wasit Diono menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan 7 juta liter air untuk masyarakat Purworejo yang membutuhkan air bersih. Hal tersebut disampaikan Wasit saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (21/8/2026).
Lebih lanjut Wasit menjelaskan, untuk pemenuhan air bersih di suatu wilayah, pihak BPBD menghitung kebutuhan sesuai dengan jumlah warga yang akan disalurkan ke penampungan air di desa tersebut. Itupun disesuaikan dengan kapasitas penampungan air milik desa. Saat ini BPBD menyediakan empat armada mobil tangki. Satu tangki menampung 10.000 liter air.
Menurut Wasit, dibanding dengan tahun sebelumnya, tingkat kekeringan kali ini lebih banyak. Wasit menyebutkan, pada tahun 2025 tidak ada kemarau panjang. “Hanya ada kemarau basah. Sehingga tahun kemarin kita cuma droping air kurang lebih 200.000 liter. Selain itu hampir semua daerah yang biasa minta dropping, berhubung saat itu masih air cukup, sehingga tidak minta dropping air,” ujar Wasit.
Adapun di tahun 2026 ini sesuai prakiraan BMKG memang ada kemarau panjang di Kabupaten Purworejo dengan rentang waktu selama enam bulan. Agustus bahkan hingga hingga Oktober merupakan puncak kemarau.
“Kemarau dimulai bulan Mei, tapi masih ada beberapa kali hujan. Sedangkan puncaknya di bulan Agustus hingga Oktober,” imbuh Wasit.
Sebagai antisipasi, BPBD Kabupaten Purworejo menyiapkan mekanisme organisasi maupun logistik. Melalui organisasi, pihaknya sudah melakukan beberapa rakor, kerja sama dengan OPD terkait. Dalam hal ini ada PUPR, PMI, dan PDAM.
Sedangkan lintas sektor vertikal, dilakukan kerja sama dengan TNI maupun Polri untuk menyikapi kemarau yang berdampak kekurangan air. Sedangkan antisipasi kebakaran lahan hutan, BPBD bekerjasama dengan Perhutani untuk mengaktifkan posko-posko di wilayah Perhutani.
“Ini dilakukan dengan disertai imbauan agar masyarakat lebih waspada. Contohnya, membakar sampah atau lahan harus ditunggu sampai api benar-benar padam. Juga kepada mereka yang merokok jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa mengakibatkan kebakaran,” tutur Wasit.
Di sisi lain dengan dengan kekeringan yang panjang ini, tentunya banyak sumber-sumber mata air yang kering, khususnya daerah-daerah di dataran tinggi.
Melalui camat, pihak BPBD juga sudah memberikan surat edaran agar menyampaikannya pada momen-momen sosialisasi. Terutama pada wilayah yang punya hamparan atau dataran pegunungan agar tidak membakar daun jati.
Terkait dengan hal itu, momen keikutsertaan pada karnaval mendatang, BPBD akan melakukan sosialisasi tentang ancaman bahaya karhulta. Selain itu juga akan melakukan demo pemadaman api. Serta membawa berbagai peralatan yang dipakai saat melakukan operasi di lapangan.
Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat tidak perlu kuatir bila membutuhkan bantuan BPBD. Karena posko buka 24 jam standby untuk melayani laporan masyarakat, baik bencana kebakaran hutan, tanah longsor, atau banjir.
“Kami setiap saat langsung turun ke lapangan dan itu tidak sulit, tinggal hubungi kami. Insya Allah kami akan selalu siap turun ke lapangan,” kata Wasit. (Dia)
Comment