PURWOREJO, Pembina Yayasan Pembaharuan yang menaungi SMK PN memberikan penjelasan terkait polemik tunggakan biaya sekolah yang mengakibatkan belasan siswa terancam keluar dari SMK tersebut.
Haryo Koco Buwono selaku Pembina Yayasan Pembaharuan menyatakan, masalah pembayaran sekolah sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali kepada orang tua siswa.
“Dari 460 siswa SMK PN dan PN 2 itu ada15 anak yang belum bayar. Kalau kita lihat kan yang membayar lebih banyak. 15 siswa itu berarti cuma 3% gitu kan kalau kita hitung yang kemarin komplain,” ujarnya.
Ia menghitung, orang tua siswa sudah melakukan tunggakan sejak dari kelas X awal. Padahal di awal sudah diberikan pakta integritas untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. “Jadi ya seharusnya dia karena sudah komitmen maka harusnya menepati,” jelasnya.
Selain itu, pihak yayasan juga sudah menyediakan program beasiswa bagi mereka yang menyatakan tidak mampu. Juga ada fasilitas asrama.
Haryo menegaskan bahwa sikap disiplin diterapkan kepada semuanya, baik siswa, guru, dan karyawan. Termasuk kepada orang tua, dalam hal ini agar rutin melakukan pembayaran sekolah.
Terkait dispensasi pembayaran, Haryo menegaskan, pihaknya sudah melakukan berkali-kali. Jadi sebelum ini viral pihaknya sebenarnya sudah melakukan ASTS susulan kedua.
“Jadi secara kelembagaan karena kita swasta ya kita harus membuka mata kepada orang tua bahwa biaya sekolah
banyak tergantung dari pembayaran siswa,” kata Haryo.
Dirinya mengakui mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak. Meski begitu ia meminta agar sama-sama fair sehingga masalah dapat selesai.
“Kami berharap saling menghargai dan menghormati. Kalau dari sisi kami ya kita membenahi tata caranya supaya disiplin itu tetap berjalan, SOP-nya berjalan sehingga kita tetap bisa menjalankan sekolah ini sebagaimana mestinya,” pungkas Haryo. (Dia)
