BENER, Rapat Koordinasi Daerah (rakorda) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Wilayah Jawa Tengah Bagian Selatan digelar pada Sabtu (21/9) sore. Rakorda yang dihelat di rumah Ketua GNPK Purworejo Netra Asmara Sakti di Desa Kaliurip Kecamatan Bener itu dihadiri oleh seluruh pengurus inti GNPK dari Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Purbalingga, dan Cilacap.
Selain itu sekretaris GNPK Provinsi juga hadir, bersama Ketua KPU Purworejo Jarot Sarwosambodo didampingi Humas Abdul Aziz, Ketua Bawaslu Purnomosidi, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Ahmadi, serta Ketua KNPI Musofak. Adapun rakorda membahas tentang persiapan monitoring pelaksanaan pilkada serentak.
Secara panjang lebar, Sekretaris GNPK Provinsi Jawa Tengah Rahmat menjelaskan bahwa GNPK hadir sebagai upaya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang termasuk dalam extra ordinary crime. “Hal itu karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang yang juga luar biasa,” jelasnya.
Salah satu ‘keampuhan’ dari kegiatan GNPK sudah dilakukan di kota Semarang yang terkenal sulit ditembus, namun akhirnya bisa ‘digoyang’ dengan terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh wali kota. Rahmat menyebutkan, GNPK bekerja sunyi dan senyap melalui jaringan yang ada, baik organik maupun gerakan pemantauan.
Rahmat mengungkapkan, dalam Pilkada biasanya ada transaksi termasuk untuk rekomendasi calon kepala daerah. Seperti yang terjadi di Jepara yang mengalami rekomendasi ganda.
Meski begitu, ia mengakui bahwa GNPK tidak bisa berdiri sendiri sehingga butuh bersinergi dengan aparat hukum yakni kepolisian dan kejaksaan termasuk pengadilan negeri. Rahmat pun mengapresiasi Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu serta KNPI yang membersamai GNPK dalam mengawasi pelaksanaan pilkada yang rawan politik uang.
Dirinya pun tidak menampik bahwa GNPK boleh menerima bantuan dari pemerintah karena organisasi itu berkembang dan hidup. Dalam pemantauan Rahmat, kucuran dana senilai Rp 82 miliar yang digunakan untuk kegiatan ratusan organisasi di Jawa Tengah posisinya aman, meskipun ada beberapa yang tidak sesuai.
Di sisi lain, Ahmadi dari Kesbangpol menyampaikan pentingnya peran GNPK untuk memberantas korupsi meski sudah ada beberapa organisasi seperti saber pungli. “Dengan adanya eksistensi GNPK diharapkan bisa mengawasi khususnya lembaga pemerintahan, termasuk edukasi untuk meminimalisir terjadinya korupsi yang biasanya tidak dilakukan oleh satu orang,” katanya.
Ia pun berharap di Jawa Tengah pelaksanaan pilkada adem ayem meski tradisi money politic pasti ada, tapi diharapkan tidak sampai ke ranah hukum. Sehingga program pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.
Adapun Ketua KPU Jarot Sarwosambodo pada kesempatan tersebut menyampaikan tentang tahapan pilkada. “Saat ini kami baru akan menyelesaikan tahapan Penetapan yang akan dilakukan melalui pleno tertutup pada Minggu (22/9). Selanjutnya penetapan nomor urut calon bupati/wakil pada Senin (23/9). Setelah itu kampanye mulai tanggal 25 September sampai 23 November.
“Saat kampanye, kedua calon bertemu dengan pemilihnya. Ini masa krusial yg dapat memunculkan polemik termasuk politik uang yang diduga banyak dilakukan. Monggo ini nanti ranahnya Bawaslu,” ujar Jarot.
Ia pun menegaskan bahwa KPU juga diawasi oleh Bawaslu dan juga organisasi masyarakat seperti GNPK. Ini akan membuktikan bahwa KPU tidak hanya sukses dalam menghantarkan proses pemilihan bupati dan wakilnya, akan tetapi juga dalam hal penggunaaan anggaran yang akuntabel.
Menanggapi hal tersebut Ketua Bawaslu Purnomosidi mengungkapkan bahwa korupsi di dalam pelaksanaan pilkada berbentuk politik uang. Menurutnya GNPK memiliki peran sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. “Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri tanpa intelejen masyarakat. Makanya Bawaslu memakai simbol burung hantu yang bekerja di ruang gelap,” ujarnya.
Ia menegaskan, sesuai undang-undang, mereka yang memberi dan menerima dalam bentuk baik uang maupun materi, sama-sama kena sanksi pidana. Purnomosidi berpesan agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas, terlebih ini merupakan pilkada serentak pertama yang dilakukan di Indonesia.
Sedangkan Ketua KNPI Musofak menyatakan dukungannya terhadap upaya GNPK dalam memberantas korupsi. “Saya ingat pesan guru saya, kalau kita ingin hidup kita enak maka yang kita makan itulah yang menjadi baik atau tidaknya. Dalam hal ini, kalau kita ingin hidup tenang maka jangan melakukan korupsi,” ujarnya.
Selanjutnya forum dilanjutkan dengan silaturahmi antar pengurus masing-masing daerah sambi membahas kegiatan selanjutnya. (Dia)
