PURWOREJO, Pencanangan Sensus Ekonomi (SE) di Purworejo dilakukan pada Senin (29/6/2026) bersamaan dengan penyerahan penghargaan Desa Cinta Statistik 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Purworejo di Ruang Arahiwang ini dihadiri Wabup Dion Agasi, forkopimda, ketua forum UMKM, serta perwakilan petugas SE.
Dalam laporannya, Plt Kepala BPS Purworejo, Budi Prawoto menyampaikan meski SE2026 sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Juni, kegiatan hari ini merupakan rangkaian pencanangan di level Jawa Tengah yang sudah dilakukan tanggal 18 Juni.
Secara nasional, SE 2026 ini merupakan sensus ekonomi ke 5 yang telah dilaksanakan di Indonesia. “SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Secara khusus SE206 akan menyediakan informasi struktur ekonomi dan karakteristik usaha,” kata Budi.
Tak hanya itu, ia menyebutkan bahwa SE2026 memperluas cakupan informasi dengan memotret ekonomi digital, ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi modern.
SE2026 ini, lanjutnya, merupakan agenda nasional yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, meliputi 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Di Purworejo, ada 1.132 petugas, terdiri atas 1.000 petugas lapangan sensus dan 132 petugas pemeriksa yang tersebar di 16 kecamatan.
Budi menegaskan bahwa hasil SE2026 akan memberikan manfaat nyata bagi pemda Purworejo. Yakni berupa gambaran riil potret ekonomi daerah, penguatan perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan yang berbasis data, identifikasi potensi ekonomi daerah, serta dukungan pengambilan keputusan yang lebih akurat.
“Karena itu kami mohon dukungan pimpinan daerah, OPD, dan asosiasi usaha untuk mengajak seluruh masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Purworejo menyukseskan SE2026 dengan tiga slogan. Yaitu TIR atau Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga,” pesannya.
Budi menandaskan bahwa pihaknya memastikan kerahasiaan data individu maupun usaha dilindungi undang-undang yang berlaku. “Karena itu masyarakat maupun dunia usaha tidak perlu khawatir. Apalagi petugas lapangan juga dilengkapi dengan surat tugas, ID card maupun rompi sebagai ciri petugas lapangan SE2026. ID card juga sudah dilengkapi dengan barcode yang dapat di scan untuk memastikan validitas yang bersangkutan sebagai petugas lapangan,” tandasnya.
Adapun Wabup Dion menekankan bahwa keberhasilan SE2026 bukan hanya ditentukan oleh BPS, tapi harus ada keterlibatan OPD terkait.
“Berhasil atau tidaknya SE2026 akan memberikan dampak dampak bagi pemda.
Bila berhasil memotret kondisi ekonomi, maka akan menjadi dasar kebijakan ke depan.
Namun jika potretnya keliru maka akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat,” kata Wabup.
Ia mencontohkan, di Purworejo ada 39 desa yang nilainya ekstrem. Hal itu ditandai melalui suplemen ekonomi baik hibah, bansos, maupun mengurangi angkatan tidak kerja. “Saat digunakan data yang tidak presisi maka upaya apapun untuk intervensi pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai. Oleh sebab itu validasi data akan jadi dasar agar pengentasan kemiskinan nantinya tepat sasaran,” tegas Dion.
Pemda, lanjutnya, sepakat bahwa pelaksanaan SE2026 ini merupakan kerja besar bangsa Indonesia yang membutuhkan sinergitas dengan pemda.
Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD ke depan harus mengacu pada data yangg valid agar tepat program dan sasaran. Dion kembali menegaskan agar petugas SE menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran mereka tidak ada hubungannya dengan pajak. Karena tidak terintegrasi dengan hal tersebut, melainkan untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat.
“Masyarakat diimbau agar menyampaikan data apa apanya. Semakin lengkap data akan diketahui banyak hal, termasuk jumlah UMKM yang sebenarnya serta penyebaran usaha para pelaku UMKM,” kata Wabup.
Hal penting lainnya, hasil dari sensus ekonomi ini diharapkan dapat membawa investor dan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dan peluang kerja.
Wabup juga berharap agar SE dapat menjadi kunci keberhasilan. Ia percaya bahwa menggunakan data yang presisi dan valid itu mahal harganya. Tapi akan lebih mahal lagi kalau pembangunan tidak dilakukan berdasarkan data. “Karena pembangunan bukanlah berdasarkan insting atau like or dislike, melainkan berdasarkan data yang presisi dan valid,” tegas Dion.
Kepada para petugas sensus, ia menekankan agar jangan hanya menjangkau sektor formal tapi juga informal untuk mendapatkan potret ekonomi Purworejo yang sesungguhnya.
“Jangan ada blank spot baik di area publik seperti pasar atau tempat lainnya. Sampaikan soosialisasi secara masif supaya masyarakat tidak takut. Karena ini bukan pendataan pajak, sehingga tidak boleh berpura-pura. Termasuk bukan untuk data mendapatkan bantuan,” pesannya.
Di akhir acara, diserahkan penghargaan kepada empat Desa Cinta Statistik yakni Kemanukan Kecamatan Bagelen, Kebonsari Purwodadi, Sidorejo Purworejo, dan Bulus Gebang. Penghargaan diberikan Wabup didampingi Plt Kepala BPS kepada para kepala desa. Juga penyematan ID Card kepada perwakilan petugas SE2026. (Dia).
Comment