PURWOREJO, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purworejo menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (12/2/2025) di Sulthan Coffee and Eatery. Forum ini dihadiri oleh anggota DPRD Komisi I Eko Yanuar dan Ferro Setiasono, Asisten III Setda Nancy Megawati, perwakilan Bapperida, para OPD, akademisi, LSM, serta media massa.
Dalam forum tersebut, Kepala BKPSDM Agung Wibowo memaparkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan 2027 Kabupaten Purworejo. Agung mengungkapkan bahwa Kabupaten Purworejo masih kekurangan 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara proses pengadaan PPPK masih cukup panjang. Oleh karena itu, program dan rencana kegiatan akan fokus diarahkan kepada peningkatan kompetensi dan pengembangan potensi menuju ASN unggul.
Agung menjelaskan bahwa banyak kecamatan dan kelurahan yang kekurangan pegawai, sehingga perlu dilakukan perubahan strategi kerja. “Mau tidak mau, suka tidak suka harus mengubah strategi dan mindset. Satu orang tidak hanya melakukan satu tugas saja, namun harus dapat menangani pekerjaan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, strategi ini sudah mulai diterapkan. Meskipun awalnya sulit, perlahan sistem kerja menjadi lebih seimbang di awal tahun 2025. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Profesionalisme ASN (IPASN) yang pada tahun 2024 mencapai 82,25, melampaui target 80-an.
Untuk mendukung visi misi Bupati Purworejo dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), BKPSDM telah menyiapkan dua inovasi di tahun 2025.
Inovasi tersebut, pertama Sapa ASN (Saraba Pendampingan ASN). Program ini bertujuan memberikan pendampingan bagi ASN yang mengalami gangguan mental dan kejiwaan akibat beberapa faktor, terutama masalah keluarga dan ekonomi. Hal itu mengakibatkan kinerja menjadi buruk. Dalam program tersebut, BKPSDM akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan layanan konsultasi dengan ahli jiwa dan psikolog dalam ruang yang aman dan terjamin kerahasiaannya.
Inovasi kedua yakni Sinergi ASN (Sistem Informasi untuk Kompetensi dan Pengembangan Terintegrasi). Program ini akan berbasis portal, bukan aplikasi untuk memudahkan akses bagi ASN dalam meningkatkan kompetensi mereka. BPKSDM akan bekerjasama dengan beberapa akademisi termasuk Politeknik Sawunggalih Aji (Polsa), Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPwr), dan STIE Rajawali. “Masih banyak ASN yg belum melek teknologi, kebanyakan dari faktor usia. Namun, tidak ada kata terlambat untuk belajar,” tegas Agung.
Menanggapi paparan dari BPKSDM, Anggota DPRD Komisi I, Eko Yanuar menyatakan dukungannya terhadap konsep multifungsi ASN. Menurutnya kekurangan 2.000 ASN akan menjadi tantangan tersendiri. “Good governance bisa tetap terwujud dalam mengemas birokrasi yang kecil namun memiliki fungsi yang besar,” katanya. Ia berharap di tahun 2026 romantika dan dinamika politik sudah selesai, sehingga dapat fokus membangun menuju ASN unggul.
Adapun Ferro Setiasono menekankan pentingnya menjaga integritas ASN. “Jangan sampai ASN kita hanya berfikir berangkat jam 8.00 pulang jam 16.00 tanpa benar-benar memahami tanggungjawabnya,” ujarnya. Ia juga memberikan saran agar BPKSDM melakukan pengawasan terhadap potensi penyimpangan seperti judi online, pinjaman online, dan aktivitas trading di lingkungan ASN.
Acara ditutup dengan penandatangan berita acara oleh perwakilan undangan. (Ita)
