PURWOREJO, Untuk menjawab kegelisahan para perangkat desa terkait beberapa isu yang berpotensi memberatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tingkat kecamatan dan Kabupaten Purworejo melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD serta beberapa pihak terkait.
Pada audiensi yang dilakukan Jum’at (28/2/2025) di Ruang Rapat Gedung DPRD, Pengurus PPDI yang diketuai oleh Erwan W. Ashari ditemui oleh Ketua DPRD Tunaryo, beserta wakil Fran Suharmaji, dan Rokhman serta anggota Komisi 1. Selain itu audiensi juga diikuti oleh pihak KPP Pratama dan BPKPAD.
Kehadiran para pengurus PPDI, menurut Erwan, adalah untuk menyampaikan empat hal. Yakni penerapan coretax pada pemdes, batas usia purna perangkat desa sesuai UU nomor 5 tahun 1979, pengajuan ADD yang dikurangi Rp3 juta, dan kebijakan baru penggunaan 20% untuk ketahanan pangan.
Terkait penerapan coretax pada pemerintah desa, Erwan mengungkapkan bahwa hal tersebut membuat pemerintah desa mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran. Menurutnya, sampai saat ini ada desa yang belum melaksanakan anggaran yang di situ ada potongan pajaknya.
Audiensi PPDI dengan DPRD dan pihak terkait
“Dengan adanya coretax yang wajib dilaksanakan ini membuat pihak desa bingung untuk mencari penyedia yakni pengusaha yang sudah berlabel PKP (Pengusaha Kena Pajak). Sehingga dapat muncul masalah baru pada laporan pertanggungjawabannya, termasuk potensi adanya korupsi dan kolusi,” jelas Erwan.
Menanggapi permasalahan tersebut, piha KPP Pratama berjanji akan lebih intens mensosialisasikan penerapan coretax. Selain itu, DPRD melalui Komisi I akan berkonsultasi ke Dirjen Pajak/Kementerian Keuangan untuk peninjuan ulang penerapan coretax, khususnya bagi pemdes. “Ini karena coretax tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang di desa,” jelas Erwan.
Pihaknya pun meminta KPP Pratama untuk segera melakukan mitigasi penerapan coretax di desa. Ia bahkan menegaskan, apabila tidak dilakukan maka desa akan bersikap tidak menyetorkan PPN melalui coretax yang dalam implementasinya memberatkan serta tidak mendukung iklim pemberdayaan desa.
Terkait batas usia purna perangkat desa sesuai UU nomor 5 tahun 1979, Erwan menyebut, ada beberapa perangkat desa di Purworejo yang pengangkatannya tidak berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 yaitu dengan usia purna 65 tahun. Saat ini penerapan batas usia purna di Kabupaten Purworejo adalah 60 tahun.
Erwan menuturkan, Kabupaten Banjarnegara dan Boyolali sudah mengakomodir usulan sehingga pemberhentian perangkat desa dengan menggunakan SK awal yaitu berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979.
Dalam hal ini, Komisi I bersama bagian Hukum Setda akan berkonsultasi ke Kemendagri atau studi banding ke kabupaten dimaksud. Tujuannya adalah untuk mengetahui landasan hukum atau dasar yang dipakai, karena UU yang diterapkan saat ini sebenarnya sudah dicabut.
Permasalahan lain, yakni terkait pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nominalnya dikurangi Rp3 juta. Disebutkan, pada Lampiran Perbup ADD Tahun 2025 sudah jelas jumlah pagu ADD setiap desanya. Namun pada permohonan pencairan, tanpa ada surat pemberitahuan atau surat edaran ke desa harus mengurangi permohonan ADD tersebut dikurangi Rp3 juta dari pagu ADD sesuai pada lampiran Perbup.
Menanggapi permasalahan tersebut, Erwan menjelaskan bahwa pihak BPKPAD mengaku terjadi salah penghitungan anggaran karena adanya tambahan 3 juta di Tahun 2024 yang digunakan untuk kegiatan Teknologi Informasi. Sehingga BPKPAD akan merevisinya melalui surat pemberitahuan.
Permasalahan terakhir, yakni kebijakan baru berkaitan dengan penggunaan 20% dana desa (DD) untuk ketahanan pangan, Erwan mengungkapkan bahwa hal tersebut memberatkan desa. Hal itu karena anggaran yang semula bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, sekarang digunakan untuk ketahanan pangan sehingga desa harus merubah anggaran dimaksud.
Disebutkan bahwa kebijakan selanjutnya menunggu Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDT untuk implementasi selanjutnya.
“Informasi terkait dengan empat permasalahan tersebut mohon dapat disebarluaskan kepada seluruh anggota PPDI Kabupaten Purworejo. Tetap semangat, bersatu dalam barisan PPDI!,” tandas Erwan. (Dia)
Comment