SEMARANG, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid didampingi Plt. Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Reny Windyawati dan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, menghadiri acara dialog strategis bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dialog juga diikuti para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Acara yang digelar di Ruang Rapat Setda Provinsi ini bertujuan untuk membahas dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam penataan ruang serta pengelolaan sumber daya lahan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam paparanya Menteri Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementertian ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanahan di setiap daerah.
Menurutnya, untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dari target 322 baru ada 60 yang telah tersedia di Jawa Tengah. Menteri Nusron meminta komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menuntaskan kekurangan tersebut dalam waktu tiga tahun. Ia menekankan bahwa penyusunan RDTR juga harus memperhatikan ketahanan pangan. Hak ini agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kebijakan dan implementasi reforma agraria juga menjadi fokus dalam dialog ini. Harapannya dapat mengurangi penyusutan lahan sawah antara 60.000 hingga 80.000 hektar per tahun, atau sekitar 165 hingga 220 hektar per hari. Berdasarkan data BPS tahun 2021, hilangnya lahan sawah ini berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Adapun sertipikat yang diserahkan, yaitu 31 aset BMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat aset BMD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. (Dia)
