PURWOREJO, Untuk menyukseskan pemilu 2024, Bawaslu Purworejo mengajak wartawan untuk berperan serta dalam menangkal informasi hoaks dan ujaran kebencian. Hal itu dilakukan melalui sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan di Hotel Sanjaya Inn, Rabu (20/9).
Selain mengajak wartawan berpartisipasi menangkal informasi hoaks, Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi mengungkapkan, wartawan sekarang merupakan pemegang ideologi yang berbasis data dan fakta, bukan informasi bohong.
Anggota Bawaslu Purworejo Widya Astuti, yang menjadi salah satu pemateri menyampaikan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, harus ada netralitas, kompetisi yang fair, melibatkan warga sebagai pengawas partisipatif, rahasia dan kebebasan pemilih terjamin, serta adil.
“Salah satu tugas Bawaslu yakni mengoptimalkan pencegahan supaya tidak ada polemik dengan berbagai cara. Antara lain dengan sosialisasi, terutama untuk mencegah adanya hoaks,” jelas Widya.
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat meliputi berbagai hal. Di antaranya hadir menggunakan hak pilih, aktif dalam tahapan pemilu, memantau, melaporkan bila ada pelanggaran, serta ikut perkembangan informasi.
Sekretaris Bawaslu Purworejo Didik Budi Prasetyo
Adapun risiko ketidakikutsertaan masyarakat dalam proses pemilu, lanjutnya, ditandai dengan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, terjadi konflik kekerasan, hasil pemilu yang tidak maksimal, serta legitimasi politiknya dipertanyakan.
Sebagai pengingat, Widya menyebutkan pada pemilu nanti masyarakat akan melakukan pemilihan presiden dan calon legislatif tingkat pusat hingga kabupaten tanggal 14 Februari.
Kemudian tanggal 27 November adalah pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati. “Itulah makanya disebut tahun politik,” lanjutnya. Sedangkan dari 18 parpol peserta pemilu, di Purworejo hanya ada 15 parpol yang akan bertarung nantinya.
Pemateri lainnya dikenal sebagai trainer Google News Initiative dan penulis Mojok.com yakni Agung Purwandono. Dalam paparannya Agung menyebutkan data bahwa orang Indonesia banyak termakan hoaks dan berita sesat. Hal itu karena informasinya sesuai dengan yang diyakini.
Dijelaskannya, bahwa lebih dari separuh masyarakat Indonesia mengakses internet, paling banyak digunakan untuk melihat medsos. Baru pada level selanjutnya yaitu untuk mendapatkan informasi. “Dalam sehari rata-rata mengakses internet satu hingga lima jam. Padahal literasi membaca Indonesia sangat rendah,” ungkapnya.
Agung pun menyatakan bahaya hoaks pemilu adalah jika sudah menyangkut isu SARA. Dirinya menegaskan bahwa penanganan hoaks adalah dengan cara pencegahan dari hilir ke hulu.
Selain wartawan, acara sosialisasi juga diikuti oleh berbagai elemen organisasi dan profesi serta akademisi perguruan tinggi yang ada di Purworejo. Di antaranya dari PMII, PGRI, UMP, dan PDM.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aris Himawan mengungkapkan tradisi adanya wartawan yang ikut dalam kepengurusan Bawaslu di Purworejo. “Hal itu menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara Bawaslu dan wartawan,” ucapnya.
Sebagai bentuk kerjasama dengan media, dilakukan penandatanganan antara Bawaslu dengan PWI Kabupaten Purworejo. (Dia)
