Investor Tak Kunjung Masuk ke Purworejo, Kadin PMPTSP Jelaskan Penyebabnya

PURWOREJO, Hingga saat ini, investor tak kunjung masuk ke Kabupaten Purworejo. Beberapa faktor dibeberkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Gathot Suprapto saat acara Forum Perangkat Daerah dan Komunikasi Publik (FPDKP) pada Kamis (13/2/2025).

“Sulitnya investasi di Purworejo disebabkan beberapa faktor. Pertama karena harga tanah yang tinggi, kemudian adanya isu megathrust mengingat lokasi berada di area tepi pantai selatan. Selain itu juga minimnya sarpras termasuk belum adanya dukungan jalan tol dan pelabuhan laut terdekat,” papar Gathot di hadapan peserta forum yang diadakan di RM ABK. Dua anggota DPRD Komisi I yakni Yudha Ari Gunawan dan Jaka Hartana hadir dalam forum bersama dengan perwakilan OPD terkait, camat, serta para pengusaha.

Terkait dengan hal penyediaan sarpras, Gathot meminta bantuan Dinas PUPR, termasuk akses ke lokasi lahan investasi seluas 900 hektare. Selain itu Gathot menyebutkan, pihaknya sudah berupaya mengakses informasi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Gathot bersyukur Purworejo sudah punya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang difasilitasi Kemendagri dan Ombudsman. “Sampai hari ini tidak ada kendala dalam hal MPP. Kami juga telah melakukan upaya menggalakkan peningkatan investasi terutama di daerah Kecamatan Grabag karena ada potensi di sana. Yakni pariwisata, industri, dan perikanan,” lanjutnya.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen melakukan pelayanan lebih baik. Selain itu PMPTSP juga ikut melakukan promosi nasional dengan harapan bisa diakses dimanapun.

Dalam forum tersebut, Gathot juga memaparkan peningkatan realisasi penanaman modal, dari target Rp81,85 miliar di tahun 2024 terealisasi Rp125,94 miliar atau capaian sebesar 153,87%. Dalam hal kualitas pelayanan publik juga mengalami peningkatan, dari target 88 terealisasi 95,91atau pencapaian 108,99%.

Anggota DPRD Yudha menyebutkan, FKP merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan organisasi sebagai bentuk penyelarasan dengan program Dinas PMPTSP. Yudha juga menyinggung kebijakan dari pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran. Termasuk Dinas PMPTSP.

Yudha menyatakan rasa prihatin dengan adanya efisiensi anggaran. Namun ia berharap agar semua pihak tetap semangat menyikapi instruksi presiden tersebut. “Kita berharap kemampuan keuangan lebih baik, meski semua dinas prihatin. Kita menghadapi tuntutan pelayanan dari masyarakat yang dinamis, tapi intinya kita harus tetap semangat,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Jaka Hantara yang menyebutkan, para OPD sedang diuji dengan adanya efisiensi yang diibaratkan seperti kawah candradimuka. “Kalau bisa lulus dari ujian ini maka akan menjadi pribadi yang tangguh,” ucapnya.

Dalam forum tersebut muncul keluh kesah dari pemilik Naraya Batik, Sri Bandu Rahyuni. Ia mencurahkan rasa kecewanya karena Batik Kaprajan yang merupakan hasil karyanya, tidak mendapatkan apresiasi. Termasuk motif Batik Kaprajan yang terpampang di Gedung DPRD, tidak disebutkan nama dan asal usul batik tersebut.

“Padahal motif ini punya filosofi mendalam sehingga terpilih motif batik Kaprajan. Saya meminta kepada anggota DPRD yang hadir untuk nantinya bisa disebutkan nama dan asal usulnya, sebagai bentuk apresiasi kepada saya selaku pencipta batik tersebut,” ucap Bandu.

Ia juga mengeluhkan Kaprajan yang semula hanya dibuatnya sebagai batik tulis, kini telah dijual di toko dalam bentuk batik cetak dengan harga lebih murah. Selain itu ia juga menemukan ada kesalahan jumlah wora wari bang yang merupakan pengejawantahan dari lima sila namun ada yang jumlahnya enam. “Monggo kalau mau membuat, tapi paling tidak ya izin dulu. Ini kan sudah dipatenkan juga,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Yudha menyatakan siap menyampaikannya ke dalam forum internal dewan. Ia pun berjanji akan membantu mendapatkan solusinya. (Dia)