PURWOREJO, Pada Forum Perangkat Daerah yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Purworejo , terungkap isu strategis dari instansi pemerintah tersebut. Forum yang digelar pada Jum’at (14/2/2025) di Gedung Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) diadakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
Dalam paparannya, Kepala Dinas KUKMP, Hadi Pranoto menyebutkan, tujuh isu strategis yang dimaksud yaitu:
1. Beberapa Produk UMKM belum memenuhi Standarisasi dan Sertifikasi.
2. Beberapa UMKM memiliki kendala terkait Sumber Daya Manusia yaitu keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan serta kurangnya motivasi.
3. Sebagian pengelolaan UMKM masih konvensional.
4. Keterbatasan akses pasar, kemitraan, dan pembiayaan.
5. Beberapa alat pendukung praktek belum lengkap.
6. Kurang intensifnya pendampingan dan penguatan untuk pertumbuhan koperasi baik koperasi baru, aktif, maupun sehat.
7. Masih banyaknya UMKM yang belum memenuhi syarat untuk mengakses kredit pada layanan keuangan.
Dalam forum yang dihadiri Ketua Komisi III DPRD Tursiyati bersama Endang Handayani dan Sohibul Untung serta perwakilan OPD terkait, Bapperida, Ketua Forum UMKM, serta LSM itu Hadi juga menyampaikan tentang koperasi. Menurutnya, koperasi seharusnya mampu berperan sebagai mitra dari UMKM dalam satu kesatuan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu dan hilir.
“Oleh karena itu, koperasi juga seharusnya mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo,” ujar Hadi. Terkait UMKM, disebutkan, saat ini tumbuh dan berkembang dalam wadah forum yang diwadahi di 16 kecamatan. Juga sudah berbadan hukum koperasi bernama Gapura atau Gabungan Pengusaha Sejahtera.
Di bidang perdagangan, Dinas KUKMP membina pedagang di 31 pasar. “Jumlahnya ada 10.417 pedagang yang menempati 31 pasar dengan berbagai tipe,” imbuh Hadi. Dari 31 pasar, tiga diantaranya masuk kategori Tipe A, yakni Pasar Purworejo, Kutoarjo, dan Baledono. Satu berkategori B, yakni Pasar Grabag. Kemudian Tipe C sembilan pasar, dan Tipe D 18 pasar.
Tak hanya mengurusi pasar, bidang perdagangan juga selalu memantau dan melaporkan harga bahan pokok dan penting (bapokting) setiap pukul 10.00 ke Kementerian Perdagangan.
Adapun di bidang Kemetrologian, pihaknya berusaha mendekatkan dengan para pedagang agar alat ukur sesuai standar atau di-kir. Hal itu dilakukan agar saling menguntungkan baik penjual maupun pembeli.
Hadi juga membahas tentang keberadaan Gedung PLUT yang merupakan wadah para pengusaha UMKM. “Walaupun baru setahun tapi berhasil dinobatkan sebagai PLUT terbaik kedua se-Indonesia setelah Pacitan. Ini antara lain karena aktivitasnya sangat menonjol. Lampunya hidup terus karena sering menggelar kegiatan baik pelatihan maupun konsultasi kepada para pengusaha UMKM,” beber Hadi yang disambut aplaus peserta forum.
Ketua Komisi III Tursiyati pun mendukung upaya Dinas KUKMP dalam membina para pengusaha UMKM. Sebagai pondasi perekonomian, diharapkan ada perbaikan seiring dengan banyaknya fasilitas yang diberikan.
Terkait koperasi, dirinya berharap dapat lebih berkualitas dsn memberikan kontribusi. Tursiyati berjanji akan melakukan evaluasi karena ada beberapa koperasi yang mati suri. Dalam forum itu ia juga menyampaikan terkait pembangunan pasar yang digeser waktunya mengingat anggaran yang ditunda.
Selain dari DPRD, masukan dan evaluasi juga datang dari peserta forum, termasuk Bapperida, LSM dan beberapa perwakilan OPD. Hal tersebut, menurut Hadi, akan dijadikan bahan evaluasi agar nantinya Dinas KUKMP dapat lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. (Dia)
