PURWOREJO, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Din SosdaldukKB) Kabupaten Purworejo menggelar Forum OPD dan Forum Komunikasi Publik (FKP) tahun 2026, Rabu (12/2/2025). Dalam forum yang dihadiri perwakilan kepala dinas dan Komisi IV DPRD itu, Kadin SosdaldukKB, Ahmat Jainudin kembali menegaskan pentingnya Purworejo punya rumah singgah. “Kalau Satpol PP melakukan razia penyakit masyarakat, mereka yang terjaring razia diturunkan di sini (DinSos), kami yang pusing karena tidak punya rumah singgah untuk mereka,” tutur Jainudin saat menyampaikan paparan.
Kepada pemangku kepentingan, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Jainudin pun berharap agar kebutuhan rumah singgah tersebut menjadi lima usulan utama yang diajukan ke Provinsi Jawa Tengah. “Kalau kita tidak bisa memenuhi sendiri, tolonglah agar ini jadi lima usulan utama yang segera bisa direalisasikan,” tegasnya.
Terkait efisiensi anggaran yang saat ini tengah digaungkan, Jainudin menyebutkan bahwa hal tersebut sangat berisiko pada pemutakhiran data fakir miskin, penyediaan permakanan anak terlantar, lima jenis standar pelayanan minimal (SPM), permakanan bencana alam, pelayanan KB, dan bansos JKN PBI.
Dirinya pun meminta kepada BPKPAD agar jangan “menyentuh” anggaran tersebut karena akan mempertaruhkan nama baik Kabupaten Purworejo dalam hal sosial. Selain itu, Jainudin pun meminta anggota DPRD agar dapat mendukung usulannya tersebut. Dalam acara FGD, tiga anggota Komisi IV yang hadir. Yakni Muh Dahlan, Timbul Susilo, dan Berliando “Nando” Luthfi Zulkifar.
Dalam forum tersebut Jainudin juga memaparkan tentang capaian kinerja tahun 2024. Disebutkan, dalam hal peningkatan penanganan penduduk miskin melampaui target yakni 17,63%, ketahanan terhadap bencana 100%, kualitas pelayanan publik 94,35%, serta pengendalian laju perkembangan penduduk yang tidak memenuhi target. “Beberapa faktor, diantaranya banyak yang meninggal, serta warga tidak banyak yang merantau,” bebernya.
Selain itu ia juga memaparkan beberapa inovasi yang dilakukan oleh pihaknya, dengan dibantu oleh para pendamping desa serta yayasan nirlaba seperti Yakkum melalui gerakan satu desa satu alat bantu bagi disabilitas.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Baperinda yang diwakili oleh Laela menyampaikan, hal itu menjadi catatan dan akan disampaikan dalam rapat intern Bapperida. “Hasilnya akan disampaikan ke Bapperida untuk renja perangkat daerah paling lambat 21 Februari,” ucapnya.
Komisi I DPRD melalui Muh Dahlan pun memberikan penjelasan terkait tupoksi anggota dewan. Pihaknya mendukung program DinsosdalsukKB karena yang dilakukan sesuai visi misi Bupati terutama pengentasan kemiskinan yang diharapkan ada progres. “Pemutakhiran data terkait anggaran akan diupayakan sesuai dengan yang diharapkan Dinsos,” ucapnya.
Ditambahkan bahwa fungsi penganggaran adalah agar bisa menyerap aspirasi rakyat, terutama untuk kegiatan yang mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan di Purworejo. Pihaknya memberikan lampu hijau kepada Dinsos untuk melanjutkan program yang telah disampaikan.
Adapun Timbul selaku anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD menimpali bahwa harusnya APBD 2025 bisa dilaksanakan. Meski diakuinya bahwa pemangkasan anggaran di banyak sektor merupakan tsunami yang harus dihadapi.
Senada dengan Muh Dahlan, Timbul juga mendukung pembangunan rumah singgah di Purworejo yang sangat dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. “Saya berharap bupati bisa mendukung. Ini lebih mendesak. Dibanding dengan pembangunan Rumah Kopi yang nilainya ratusan juta, juga pembangunan mini zoo yang mencapai Rp 9 miliar serta pembangunan hotel,” tegasnya. (Dia)
