PURWOREJO, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto kembali melaunching sebuah buku pada Senin (10/3/2025). Buku berjudul Mengenal Lebih Dekat Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia itu merupakan karyanya yang ke-39. Andri menyebutkan, dari 39 buah karyanya, baru kali ini bukunya membahas tentang pengadaan tanah.
“Kalau khusus pertanahan baru satu ini. Ada juga buku tentang manajemen konflik yang sudah saya buat, tapi secara umum,” ucap Andri pada Rabu (12/3/2025). Adapun buku-buku sebelumnya membahas tentang teknik informatika, sesuai dengan pendidikan sarjana dan magister yang ditempuh Andri semasa kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana (S1) serta Universitas Atmajaya Yogyakarta (S2).
Buku setebal 254 halaman yang ditulis selama tiga bulan Yani September hingga November 2024 tersebut,mengupas tuntas tentang prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yakni menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah.
Berdasarkan pengalamannya yang ditulis dalam buku tersebut, Andri menegaskan, saat harus melakukan program pengadaan tanah, ada empat hal yang harus dilakukan, meliputi 4K. Yakni komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan komitmen.
“Pada tahap perencanaan atau komunikasi, sebelum membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah, kita harus sudah merangkul warga masyarakat yang terdampak lebih dahulu, ajak diskusi melalui pertemuan informal dengan tokoh masyarakat. Setelah itu barulah dilakukan pertemuan formal dengan masyarakat. Kuncinya disitu. Jadi nanti tahap berikutnya bisa lancar,” jelas Andri.
Cara itu bisa diterapkan dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan apapun. Baik bendungan, embung, jembatan, jalan tol, atau lainnya. “Ini merupakan salah satu solusi pengadaan tanah,” lanjutnya.
Tak hanya pengalamannya selama melakukan program pengadaan tanah, dalam buku yang dijual di toko buku online gavamedia.net seharga Rp76.500 itu, Andri juga menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan berbagai peraturan terkait lainnya.
Pengadaan tanah ini dilakukan untuk menunjang berbagai jenis pembangunan yang sifatnya strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan proyek strategis nasional.
“Dalam buku ini dijelaskan secara rinci setiap tahapan yang terdapat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang penyelengaraannya dilakukan melalui empat tahapan utama. Yaitu Perencanaan Pengadaan Tanah, Persiapan Pengadaan Tanah, Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Penyerahan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah,” jelas Andri.
Pada edisi perdana, buku yang dikategorikan ke dalam genre sosial politik ini dicetak sebanyak 1.500 eksemplar. Menurutnya, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin mengetahui, memahami dan mendalami bagaimana setiap tahapan dalam pelaksanan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ada di Indonesia.
Andri bahkan menyediakan waktu bagi para pembaca yang ingin berdiskusi, dengan mengirimkan pertanyaan melalui email kris.andri@gmail.com
“Bagi masyarakat umum, dengan adanya buku ini diharapkan bisa menambah wawasan dan mengetahui secara detil tahapan demi tahapan bagaimana proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia. Sedangkan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN, buku ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Serta dapat mengetahui dan mendalami secara detil permasalahan yang muncul di setiap tahapan, juga bagaimana mencari solusi atas penyelesaian permasalahan tersebut,” pungkas Andri. (Dia)
