PURWOREJO, Ketua Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Purworejo Much Hardjanto mengundurkan diri dari jabatannya. Melalui surat yang ditulis pada Kamis (30/5) itu Janto menyampaikan alasan pengunduran dirinya dengan berbagai pertimbangan dan keputusan yang matang. Hal utama yakni tidak adanya anggaran yang turun untuk pembiayaan kegiatan, meskipun dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan telah disebutkan.
Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Purworejo dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Janto menyebutkan, selama satu setengah periode atau kira-kira enam tahun, dirinya mengamati bahwa kegiatan kebencanaan terus berjalan tanpa adanya dukungan anggaran satu rupiah pun.
“Sedangkan di Pasal 4 SK Bupati tertulis: segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo. Namun hal tersebut tidak ada realisasi untuk forum yang dibentuk,” tulis Janto.
Dihubungi Purworejo News pada Kamis (30/5) malam, Janto yang dikenal dengan sebutan Ki Lurah Off-road menyatakan, selama enam tahun menjabat sebagai ketua FPRB, organisasinya belum pernah menerima dana sepeserpun dari Pemda. “Terakhir saya mengusulkan pada pertengahan November tahun 2023 untuk pengajuan anggaran tahun 2024. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban atau realisasi sama sekali,” ungkapnya dengan nada kesal.
Janto pun menunjukkan SK Bupati Nomor 160.18/463/2022 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh Bupati Agus Bastian. Dalam SK dicantumkan, Janto yang merupakan Ketua Umum Indonesia Offroad Federation (IOF) ditetapkan sebagai Ketua Umum FPRB Kabupaten Purworejo.
Dalam perkembangannya, Janto merasa kecewa karena tidak ada dukungan dana sama sekali dari pemda. Padahal hal tersebut telah diatur dalam klausul pendanaan melalui APBD. “Padahal itu buat operasional kalau ada kegiatan kebencanaan, buat relawan, bukan buat saya lo,” imbuh Janto.
Sebagai ketua, ia pun mengaku sering menjadi ujung tombok dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Termasuk kegiatan untuk menangani masalah kesenjangan sosial yang dilakukan hari Kamis (30/5), Janto mengaku mengeluarkan uang senilai Rp 25 juta dari kocek pribadinya.
Saat ditanya nilai yang diajukan untuk operasional para relawan, Janto yang juga punya julukan the Jungle Man itu menyebut angka Rp 50 juta. “La wong nggo mbangun Mini Zoo sing ora dadi dadi wae ono danane, masa (FPRB) iki ora ono (dana),” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, BPBD selaku pihak yang berkorelasi langsung dengan FPRB melalui Plt Kalak, Dedeh Yeni Iswantini menyampaikan klarifikasi. Saat ditemui pada Jumat (31/5) siang, Dedeh menyebutkan, dana dimaksud sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD tahun 2024 senilai Rp 56.406.900.
“Memang harus dianggarkan oleh kami selaku pelaksana anggaran, karena ini bukan hibah. Kami sebenarnya sudah mengajukan agar ini bisa masuk hibah ormas, tapi tidak bisa karena bukan organisasi yang berbadan hukum,” jelas Dedeh saat ditemui di ruang kerjanya.
Selanjutnya, pada tahun 2023 pihaknya juga sudah menyampaikan kepada FPRB untuk mengajukan anggaran. Menurut Dedeh, karena ditunggu tak jua mengajukan, akhirnya pihaknya mengusulkan anggaran yang mengakomodasi kegiatan FPRB senilai Rp 56.406.900. Adapun anggaran kebencanaan yang diajukan sebesar Rp 4,7 miliar digunakan untuk EWS tsunami, EWS longsor, pengadaan tangki air, pembelian logistik, pengadaan air bersih, termasuk untuk kegiatan FPRB.
“Saat itu tugas saya sebagai sekretaris, karena kewenangan ada di Kalak maka saat berkoordinasi saya kurang paham. Akhirnya kami berinisiatif membuat reng-rengan yang mengakomodasi kegiatan FPRB. Antara lain untuk mengakomodasi kegiatan dengan relawan, BBM, minyak rem dan oli mesin, pertemuan dengan anggota forum dua bulan sekali, jambore relawan, pertemuan relawan se-Jawa Tengah,” beber Dedeh.
Diakui, kelemahan dari pihaknya memang kurangnya komunikasi dengan Ketua Umum FPRB tersebut. “Kami akui itu sebagai kekurangan dan kelemahan kami kurangnya berkoordinasi dengan Pak Hardjanto,” ucap Dedeh.
Ia kembali menegaskan, dalam hal ini memang kurang adanya komunikasi antara kedua belah pihak. “Dalam hal ini kami tidak membantah, tapi kami mengklarifikasi. Kami berharap Pak Janto untuk dapat tetap menjadi ketua FPRB karena beliau sangat luar biasa dalam membantu kami. Kalau tidak ada relawan, kami tidak bisa apa-apa. Tapi kalau memang keputusan beliau seperti itu, kami tidak bisa memaksa,” pungkas Dedeh. (Dia)
