KUTOARJO, Dalam upaya menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan merumuskan strategi bersama dalam pelaksanaan program literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, mengadakan Stakeholders Meeting. Dalam pertemuan yang berlangsung di aula Perpustakaan Umum Kutoarjo, Selasa (20/1/2026) itu, Dinpusip mendapat beberapa masukan.
Diantaranya dari pengguna medsos terkait jam pelayanan. “Kami menyadari bahwa belakangan ini perpustakaan sedang menjadi sorotan di media sosial terkait jam dan hari pelayanan. Doakan saja dalam waktu dekat ini, perpustakaan tidak hanya membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi bahkan sampai malam hari,” ungkap Kepala Dinpusip, Stefanus Aan Isa Nugroho di sela acara.
Dijelaskan, Tahun 2026 ini Perpustakaan Umum Kabupaten Purworejo memiliki kegiatan, diantaranya penyediaan bahan pustaka, layanan perpustakaan keliling, Lomba Video Konten Literasi, Lomba Pembuatan Resensi Buku , Lomba Bertutur, Safari Perpustakaan, Festival Literasi dan Alih Media Naskah Kuno.
Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rita Purnama yang hadir mewakil Bupati, memberikan penegasan. Menurutnya, peningkatan budaya literasi di tengah maraknya media sosial, bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap terbangun sinergi lintas sektor, komitmen bersama, serta inovasi program literasi yang berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai ruang tumbuhnya pengetahuan, kreativitas, dan pemberdayaan demi terwujudnya Purworejo yang Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif,” harapnya.
Berbagai unsur yang hadir dalam kegiatan itu memberikan masukan, saran, maupun kritik dalam upaya meningkatkan pelayanan perpustakaan maupun meningkatkan budaya literasi masyararakat.
Seperti disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sigit Supriyanto. Menurutnya, tingkat literasi masyarakat Purworejo masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga memerlukan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan terkait. (Dia)
