JAKARTA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dalam ajang Be Award untuk “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif” Kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN. Be Award merupakan bagian dari acara Digital Trust 360 Summit yang diselenggarakan oleh Badan Siber Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI). Adapun acara berlangsung di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam.
“Pemerintah melalui BSSN dan BSRe (Balai Sertifikasi Elektronik) mendukung transformasi digital pemerintahan. Melihat (implementasi) Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini sangat vital sehingga semua instansi didorong untuk menggunakan TTE. ” ujar Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/11/2025). Menurutnya, Kementerian ATR/BPN termasuk yang paling masif dalam kebijakan TTE.
Dwi menyebutkan, Kementerian ATR/BPN juga dinilai telah menggunakan TTE di segala lini proses bisnis. Mulai dari aspek persuratan, keuangan, hingga program andalan Kementerian ATR/BPN, yaitu Sertipikat Elektronik. “Untuk total penggunaan TTE saat ini sudah mencapai 81 juta. Seperti persuratan, semua level persuratan saja dari tingkat Eselon 1-3 semua pakai TTE,” ungkapnya.
Dari Be Award, Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan “Instansi dengan Pemanfaatan TTE Paling Masif”, bersanding dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori Sektor Pemerintah Provinsi, Universitas dan BUMD. Juga Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Sektor Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dwi menjelaskan, implementasi TTE banyak memberikan kontribusi dalam upaya transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. “Secara kerja, bisa sangat fleksibel. Saya tanda tangan di mana pun bisa jika menggunakan TTE. Bahkan parafnya elektronik, _real time_ juga. Sangat aman juga daripada tanda tangan manual yang rentan dipalsukan oleh orang lain,” terangnya.
Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan keamanan siber untuk melindungi sistem, data, dan jaringan dari berbagai ancaman digital. “Dalam implementasi transformasi digital ini, kita menerapkan multi factor authentication (MFA). Proses ini melibatkan dua atau beberapa langkah proses untuk mengidentifikasi pengguna. Bahkan kita juga melakukan audit berkala terkait keamanan digital ini,” jelas Dwi.
Terkait langkah Kementerian ATR/BPN ke depan dalam transformasi layanan pertanahan dan tata ruang digital, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan inovasi layanan digital. “Transformasi digital itu ibarat sebuah _journey_, yang tidak ada ujungnya,” ungkap Dwi.
Ia menandaskan, siap tidak siap, masyarakat ingin dilayani dengan baik melalui layanan-layanan digital. Seperti Sentuh Tanahku, masyarakat bisa swaplotting dari aplikasi, bisa mengetahui biaya layanan pertanahan, dan lain-lain. (Dia)
