BUTUH, Sebanyak 690.060 kg beras tahap II dibagikan untuk 69.060 keluarga di Purworejo. Masing-masing menerima bantuan 10kg beras di bulan September ini. Ratusan ribu kilogram beras tersebut diluncurkan dari Kantor Bulog yang berlokasi di Desa Krajan Kecamatan Butuh. Wakil Bupati Yuli Hastuti secara simbolis melepas truk pengangkut beras tersebut pada Selasa (19/9).
Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Hadi Sadsila menyampaikan, pemberian bantuan pangan dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk. Selain juga untuk melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak inflasi.
Disebutkannya, ada sebanyak 69.060 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 16 kecamatan Purworejo yang mendapatkan bantuan tersebut. “Program ini dilaksanakan tiga bulan dengan alokasi waktu bulan September, November, dan Desember. Setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 10 kg per bulan dengan kualitas beras CBP medium,” imbuhnya.
Adapun sumber dana, Hadi mengatakan, bersumber dari Badan Pangan Nasional dengan menggunakan cadangan beras pemerintah. Sedangkan penyalurannya di bulan September ini dilakukan secara bertahap untuk 16 kecamatan di Purworejo.
“Tanggal 19 di Kecamatan Ngombol dan Bagelen, tanggal 20 Loano dan Banyuurip, tanggal 21 Kaligesing dan Purwodadi, tanggal 22 Butuh dan Grabag, tanggal 25 Gebang dan Bayan. Tanggal 26 Pituruh dan Kutoarjo, tanggal 27 Purworejo dan Bener. Terakhir tanggal 29 di Kemiri dan Bruno,” rincinya.
Di sisi lain, Wabup Yuli Hastuti mengatakan, penyelenggaraan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah merupakan upaya untuk menanggulangi kekurangan pangan.
Akibat kekurangan pangan akan dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi. Juga pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga kepada penerima bantuan pangan.
“Saya berharap pemberian bantuan pangan ini dapat mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sebagai usaha untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak inflasi,” ucap wabup. (Dia)
