PURWOREJO, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa pembangunan fisik pada tahun 2024 capaiannya 100 persen, sedangkan serapan keuangan mencapai 96 persen. “Semua berjalan sesuai rencana, termasuk Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 27 desa, dengan rincian 17 sambungan PDAM dan 10 lainnya peningkatan sambungan desa,” kata Kepala Dinas PUPR, Suranto, melalui Kabid Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Riski Khozari.
Saat ditemui di ruang kerja bersama Suranto, Riski meluruskan pemberitaan yang menyebutkan bahwa di Desa Sawangan Kecamatan Pituruh yang dialiri SPAM dan mengalami kebocoran atau kerusakan, tidak ada tindakan dari pihaknya. Riski menjelaskan, sebenarnya proyek tersebut masih dalam masa kontrak pemeliharaan. Yakni sejak tanggal 17 Desember 2024 saat serah terima pertama hingga enam bulan pada 17 Juni 2025. Pemeliharaan meliputi kerusakan, kebocoran, dan kerapian pipa.
“Masih jadi tanggungan penyedia dan minggu ini masih dilakukan kerapian pipa terhadap kebocoran air yang berada di Desa Sawangan. Kami menghormati ketentuan dalam kontrak, yakni penyedia yang masih bertanggungjawab terhadap pemeliharaan,” jelas Riski. Ditambahkannya bahwa proyek SPAM juga sudah dimanfaatkan oleh warga dan dikelola oleh kelompok sarana pemeliharaan (KSP) SPAM.
Ia menyebutkan, setiap sebulan sekali pihaknya melakukan ceklist dengan pengawas, termasuk dievaluasi setiap enam bulan sekali.Terkait pemberitaan yang menyebutkan tidak ada papan nama di lokasi SPAM, Riski menjelaskan sebenarnya (papan nama tersebut) ada di dekat reservoir.
“Agar tidak menjadi polemik lebih jauh, kami tegaskan kembali bahwa ini masih dalam masa pemeliharaan. Sebenarnya ada 254 sambungan rumah (SR) dari rencana dari Dana Desa sebanyak 250 SR. Karena ada perhitungan kelebihan, maka disalurkan ke warga lain yang juga membutuhkan,” jelasnya.
Terkait rencana pelaksanaan proyek di tahun 2025, berdasarkan surat edaran dari Kemenkeu dan Kemendagri, Riski menyebutkan ada penundaan dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat. “Kami masih menunggu dari pimpinan. Di tingkat daerah, pemda masih melakukan pemetaan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan,” ucap Riski.
Proyek daerah yang tercover APBD Tahun 2025, jelasnya, yakni pembangunan Kelurahan Katerban (Kutoarjo) dan Cangkreplor (Purworejo). Juga rehab pagar pendopo serta pembangunan lanskap gedung dan mushola DPRD. “Pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari pimpinan apakah bisa dijalankan atau tidak,” tandas Riski.
Terkait proyek jalan tol yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, Riski menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo, pembangunan tol Jogya – Cilacap yang melewati Purworejo, pelaksanaannya akan digeser atau ditunda. Yakni tidak di tahun 2026 melainkan 2027. Adapun yang masih running adalah proyek jalan tol Bawen – Yogyakarta. (Dia)
