PURWOREJO, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Purworejo sudah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Selanjutnya, saat ini Dindukcapil yang dinakhodai Suryadi, sedang bersiap menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dalam forum konsultasi publik (FKP) triwulan 1 yang diadakan di ruang rapat pada Kamis (17/4/2025), Suryadi menyampaikan, saat memberikan pelayanan DinDukcapil Purworejo tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
“Walaupun banyak masyarakat yang memberi sekedar sebagai ucapan terima kasih, namun tidak kami terima. Ini untuk menghindari gratifikasi yang imbasnya akan dilaporkan ke KPK melalui inspektorat,” ucap Suryadi di hadapan peserta FKP dari berbagai unsur perwakilan terkait.
Selain itu, Suryadi juga menekankan bahwa semua pelayanan di Dukcapil gratis. Meski nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari sebelumnya 90,01 menjadi 90.07 pada triwulan 1, namun masih ada yang dianggap belum maksimal oleh masyarakat.
“Terutama bagi mereka yang rata-rata belum punya email, atau punya tapi tidak bisa dibuka karena lupa password dan lain sebagainya sehingga merasa belum dapat dokumen. Akhirnya dibantu oleh petugas dan dicetakkan dokumennya,” jelas Suryadi.
Lalu ada juga bentuk pelayanan lain yang dinilai oleh masyarakat belum maksimal. Seperti saat menjelang libur lebaran, warga banyak yang datang ke kantor Dukcapil sehingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan tempat duduk dan terpaksa berdiri.
“Jadi saat mengisi survei diisi sarpras memuaskan,” imbuhnya. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya melakukan penambahan sarpras.
Untuk efisiensi, sebenarnya Dukcapil Purworejo sudah berusaha menerapkan “0 Rupiah 0 KM”. Yakni dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat melayani sembilan layanan agar lebih cepat dan gratis tanpa harus ke Kantor Dukcapil. Selain itu dengan memanfaatkan IKD bisa ditracking atau dicek perjalanan dokumen dari mulai diajukan hingga ditandatangani oleh kadin.
Acara FKP dihadiri perwakilan dari setda, DinsosdaldukKB, Dikbud, Dinkes, kecamatan Purworejo, akademisi, dunia usaha, serta media. Menurut Suryadi, FKP diadakan sebagai upaya transparansi serta pelaporan kepada publik terkait kinerja Dukcapil setiap triwulan. Juga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
“FKP ini diadakan untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau masyarakat, karena masyarakat sebagai boss yang harus dilayani,” tegasnya. Berbagai permasalahan terkait dengan data kependudukan dibahas, termasuk bansos dan sistem penerimaan murid baru (SPMB). (Dia)
