PURWOREJO, Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan Front Kerakyatan Purworejo melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Purworejo, Kamis (4/9/2025). Mereka yang datang pada pukul 15.15 itu, berasal dari berbagai elemen mahasiswa, sebagian besar adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Para pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswi, membawa berbagai tulisan antara lain Indonesia Gelap dan Usut mini Zoo. Selain itu mereka juga membawa bendera One Piece. Setelah berorasi beberapa saat, meraka ditemui oleh Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, Ketua DPRD Tunaryo, Kapolres AKBP Andri Setiano, Dandim Letkol Imam Purwoko, dan Danyon 412, Letkol Inf. Sahrul Ramadhan.
Seperti layaknya kegiatan sarasehan, kedua belah pihak pun berdialog dengan cara lesehan di depan Kantor Bupati. Di awal dialognya, Dion menyampaikan bela sungkawa kepada sembilan korban demo.
“Kami memahami keresahan para mahasiswa yang merupakan keresahan bersama,” kata Dion. Pihaknya pun siap terus bebenah memperbaiki diri termasuk menanggapi berbagai isu-isu, baik nasional maupun daerah.
Terkait kasus korupsi termasuk Mini Zoo, Dion sepakat harus dituntut tuntas. “Hari ini di Kejaksaan sudah masuk tahap penyidikan. Kami sepakat mendukung keterbukaan dan berharap kasus ini bisa selesai,” tegasnya.
Namun tak hanya sampai di situ. Restu pun mendesak agar Dion agar tidak hanya menyampaikan janji. Ia kemudian minta kejelasan waktu untuk mengeksekusi komitmen tersebut.
Dion pun menyatakan bahwa penyidikan merupakan ranah yudikatif, bukan eksekutif maupun legislatif. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi, namun memberikan kepercayaan kepada pihak kejaksaan. “Hal itu sebagai bentuk kerja sama pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif,” tegas Dion.
Ia pun menjanjikan pembangunan lebih merata, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. “Kami tidak akan memprioritaskan pembangunan taman,” janjinya.
Terkait dengan rencana pengadaan mobil dinas ( mobdin), Dion menegaskan bahwa saat rencana pembelian APBD bulan November, dirinya belum dilantik sebagai Wabup. “Saya tegaskan bahwa mobdin tidak jadi dibeli karena efisiensi,” ungkapnya.
Dalam sarasehan dadakan itu, Ketua DPRD Tunaryo, menjawab besarnya gaji anggota DPR yang disampaikan oleh salah seorang peserta. Ia menjelaskan bahwa DPRD dan DPR RI hak keuangannya berbeda mendapat fasilitas rumah dinas bagi pimpinan dan juga mobil. “Tapi itu sudah diatur dalam aturan,” ucap Tunaryo yang akrab disapa Mbah Tun.
Untuk lebih memastikan hasil pertemuan tersebut, Dion pun menandatangani tuntutan mahasiswa.
Setelah dialog berjalan sekitar 1,5 jam, Kepala Kejaksaan Hasnadirah, bergabung menemui para pengunjuk rasa. Senada dengan Dion, iapun menyatakan akan segera menyelesaikan kasus Mini Zoo yang dianggap berlarut-larut.
Usai berdialog selama kurang lebih dua jam, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Meski di tengah dialog, salah seorang dari mereka membuat tulisan provokatif di jalan depan Kantor Bupati. Aksinya dihentikan oleh petugas. (Dia)
