Beri Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pemkab Purworejo MoU dengan 2 LBH

PURWOREJO, Sebagai salah satu bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945, Bupati Yuli Hastuti menandatangani MoU Pemkab Purworejo dengan dua Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Yakni LBH Adil dan Sakti dalam hal bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Didampingi Pj Sekda, Achmad Kurniawan Kadir, penandatanganan MoU dilakukan…

Baca Selanjutnya

Membentuk Generasi Cerdas Finansial: Kolaborasi dan Cara Seru Mengajarkan Literasi Keuangan kepada Pelajar oleh Enggar Sukma Kinanthi, S.E., MBA., PFM (Dosen Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Dalam dinamika kehidupan modern, pengelolaan keuangan menjadi seni yang harus dikuasai oleh setiap individu. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, melonjaknya harga properti, beban pajak yang beragam, serta kebutuhan akan asuransi dan pendidikan yang semakin kompleks menjadi tantangan nyata bagi banyak orang. Ditambah lagi dengan perubahan variabel keuangan global yang tidak menentu, kemampuan mengelola keuangan…

Baca Selanjutnya

MTCC Unimma Lakukan Survei Implementasi KTR di Purworejo, Sebut Masih Ada Pelanggaran

KEMIRI, Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) selama lima tahun melakukan riset tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Purworejo. Selain itu MTCC juga telah melakukan survei terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang KTR. Survei dilakukan bulan Agustus hingga Oktober 2024 di tiga kecamatan, yakni Kemiri, Kutoarjo,…

Baca Selanjutnya

Hasil Penelitian Temukan Sertipikat Berada di Luar Garis Pantai, Kementerian ATR/BPN akan Lakukan Proses Pembatalan

JAKARTA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus menginvestigasi permasalahan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dari hasil penelusuran sementara, ditemukan sejumlah sertipikat yang berada di luar garis pantai. Terhadap sertipikat tersebut, Kementerian ATR/BPN akan melakukan tinjauan ulang untuk pencabutan. “Secara faktual pada kondisi saat ini terdapat sertipikat yang berada di…

Baca Selanjutnya