PURWOREJO, Kepala Dinas Kependudukan dan Catata Sipil (Dukcapil) Kabupaten Purworejo, Suryadi menyatakan bahwa dari sekitar 8 ribuan ASN yang ada di Purworejo, baru 60% yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital. Dengan demikian masih ada sekitar 3.500 ASN di Kabupaten Purworejo yang belum memiliki IKD. Dengan kata lain, angka kepemilikan IKD di kalangan ASN masih rendah. Untuk mengatasinya, mereka akan dijemput bola di instansi yang belum tersentuh oleh Dukcapil untuk melakukan perekaman.
“Nantinya pada bulan Juni Kemenpan ARB akan menggunakan sembilan aplikasi yang diakses melalui IKD. Memang pengguna IKD di kalangan ASN masih rendah karena belum by system. Harus dipaksa karena mau tidak mau bulan November harus punya IKD. Semua ASN harus wajib pakai IKD,” kata Suryadi dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Kantor Dukcapil pada Selasa (30/4).
FKP yang diadakan di ruang rapat Kantor Dukcapil itu dihadiri oleh beberapa unsur perwakilan. Yakni dari anggota dewan, instansi pemerintahan, akademisi, pihak swasta, LSM, serta media.
Lebih lanjut Suryadi menyampaikan, IKD merangkum banyak data, antara lain yakni bansos, BPJS, kepolisian, KIP, dan perbankan. Disebutkan, dari 30% target nasional IKD, di Purworejo baru mencapai 7% yang sebagian merupakan generasi milenial.
Adapun OPD yang sudah mencoba perekaman IKD yakni Sekda, BPKSDM, Inspektorat, Dindikbud, Dinkes, Dinporapar, dan Dindukcapil. “Memang agak sulit karena banyak dari para ASN yang lupa username,” ujar Suryadi.
Terkait dengan Pilkada tahun ini, menurut Suryadi, masih tersisa 3.900 warga yang belum punya KTP elektronik. Pada pelaksanaan pemilu bulan Februari lalu, ada sekitar 600 orang yang belum punya KTP elektronik tapi kemudian bisa terealisir 99,7% dan menjadi yang terbaik di Jawa Tengah.
Suryadi berharap pada pilkada tahun ini bisa 100% dengan sistem jemput bola. Diakui, pihaknya masih menganalisis kesulitan pendataan karena mobilitas penduduk. Misalnya mereka yang sekolah boarding atau pekerja di luar daerah yang enggan pulang mengurus KTP.
Adapun terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Suryadi menyatakan, capaiannya 88,97% dari akumulasi standar penilaian. Sedangkan bentuk pelayanan di Dukcapil ada 24 jenis mulai dari kelahiran hingga kematian dan urusan kependudukan lainnya, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA).
Di sisi lain, anggota DPRD Muharomah yang turut hadir dalam FKP, mengapresiasi Dindukcapil yang cepat melayani kebutuhan masyarakat. Ia pun mensupport bila ada kendala dalam pelayanan adminduk berkaitan dengan anggaran, agar bisa dibahas dengan komisi 1 DPRD.
“Utuk KTP digital yang prosentasenya masih sangat kecil di Purworejo terutama di kalangan ASN, saya mohon agar mereka memberi contoh. Kami menyarankan kolaborasi dengan para kepala dinas agar target terpenuhi,” tegasnya. Muharomah juga mendorong agar makin banyak masyarakat yang menggunakan KTP digital. (Dia)
