PURWOREJO, Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam setahun terakhir, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Purworejo mengundang stakeholder dalam forum perangkat daerah (FPD) sekaligus forum konsultasi publik (FKP).
Dalam FPD dan FKP yang digelar di Ruang Arahiwang pada Selasa (20/2/2026) tersebut, Kepala BPKPAD, Hadi Sadsila memaparkan rencana kerja (renja) bertema
Penguatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
“Forum Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai wadah pembahasan komprehensif antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuannya yaitu untuk mensinkronkan aspirasi masyarakat dengan rancangan teknokratik renja perangkat daerah,” ucap Hadi dalam pengantarnya.
Selain itu, lanjutnya, forum ini juga bertujuan menjaring masukan untuk penyempurnaan Renja BPKPAD. Juga memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan dan tugas fungsi perangkat daerah.
Hadi pun membeberkan renja Tahun 2027 sebagai bagian utama dari forum tersebut. Termasuk rancangan APB BPKPAD. Renja tertuang dalam lima poin. Yakni Transformasi menuju Indonesia Emas, Implementasi UU. No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Percepatan Transformasi Digital dan SPBE Nasional.
Berikutnya Kebijakan Fiskal Nasional dan Pengendalian Inflasi, serta Standarisasi dan Pengelolaan Aset Negara/Daerah.
“Penyusunan renja tahun 2027 mengacu pada visi misi Bupati Purworejo. Yakni visi Purworejo Berseri serta penjabaran misi kelima berupa peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi,” paparnya.
Dalam forum itu, Hadi juga menyampaikan permasalahan kinerja BPKPAD tahun 2025. Diantaranya realisasi pajak daerah yang tidak sesuai target. Serta belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
Dijelaskan pula upaya untuk mengatasinya. Antara lain dengan melakukan penagihan ke wajib pajak secara intensif. Juga melakukan kajian yang komprehensif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Acuannya adalah indeks pengelolaan keuangan daerah dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah,” tegasnya.
Tak ketinggalan, Kepala BPKPAD juga menyampaiakan inovasi yang telah dilakukan di tahun 2025. Berupa Inovasi Manajemen Aset: Transformasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui percepatan sertifikasi dan pemanfaatan aset yang berorientasi pada peningkatan PAD.
“Dengan skor Sangat Baik, kami terus berupaya meningkatkan kinerja dan performa agar visi misi Bupati Purworejo dapat berjalan sesuai dengan rencana. Serta dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk digunakan kesejahteraan masyarakat Purworejo,” tandasnya.
Selain diikuti OPD, FPD dan FKP tersebut juga dihadiri oleh Komisi 3 DPRD, inspektorat, lembaga keuangan, BPN, akademisi, LSM, dan perwakilan media. (Dia)
