Fajria Rahmatasari

Rakor di Maluku Utara, Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Dukungan Pemda dalam Pembuatan Sertipikat Tanah

MALUKU UTARA, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan sertipikasi tanah. Mulai dari urusan administrasi hingga penerbitan sertipikat, proses itu sangat bergantung pada dukungan dan verifikasi Pemda, khususnya pemerintah desa. “Kolaborasi dan koordinasi mutlak sifatnya, tidak boleh tidak. Kami tidak bisa menerbitkan sertipikat…

Baca Selanjutnya

Kunjungi Purworejo, Staf Ahli KSAD Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup Bahas Permasalahan Sampah

PURWOREJO, Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup, Mayjen TNI Husein Sagaf beberapa waktu lalu berkunjung ke Purworejo untuk menyampaikan strategi penanganan sampah di Indonesia. Dalam kunjungannya, Husein Sagaf yang sebelumnya diterima Bupati Yuli Hastuti di pendopo, juga mendatangi TPA Jetis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (Kadin…

Baca Selanjutnya

Warga Keluhkan Ceceran Sampah di TPA Mranti-Bulus, Kadin LHP Purworejo Beri Tanggapan Begini

PURWOREJO, Beberapa waktu lalu muncul keluhan warga akibat ceceran sampah di sepanjang ruas Jalan Mranti-Bulus yang merupakan salah satu area tempat pembuangan akhir (TPA) di Purworejo. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (Kadin LHP) Kabupaten Purworejo, Wiyoto Harjono mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan proses pengangkutan sampah sesuai standar operasional prosedur (SOP) “Setiap…

Baca Selanjutnya

Buka Akses Peta Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Perkuat Transparansi dan Partisipasi Masyarakat*

JAKARTA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka akses peta dasar pertanahan kepada publik melalui aplikasi berbasis web geoportal Bhumi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut sebagai upaya memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan. “Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di Kementerian…

Baca Selanjutnya