PURWOREJO, Angka kemiskinan Kabupaten Purworejo yang masih 10,6 persen menjadi sorotan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosdaldukKB), Selasa (10/2/2026).
Dalam forum tersebut, DinsosdaldukKB memaparkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 atau kelompok paling rentan secara ekonomi.
Kepala DinsosdaldukKB, Andang Nugerahatara menjelaskan, usulan pembangunan Sekolah Rakyat saat ini masih dalam tahap survei kelayakan dan menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Dua lokasi telah diajukan, yakni Kelurahan Semawung Kembaran, Kutoarjo dan Desa Wero, Ngombol. Namun keduanya memiliki tantangan tersendiri.
“Di Semawung Kembaran, lahannya kurang luas sehingga perlu penambahan bidang tanah. Sedangkan di Wero lahannya sudah mencukupi 7,6 hektar, tetapi rawan bencana karena dekat pesisir pantai,” jelas Andang.
Ia berharap persetujuan dapat segera turun tahun ini agar program tersebut bisa segera direalisasikan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Purworejo, Muh Dahlan, menyoroti tingginya angka kemiskinan yang menurutnya menjadi tanggung jawab bersama antara legislatif dan perangkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data bantuan sosial agar tepat sasaran. Menurutnya, pengawasan harus diperkuat untuk mencegah kecurangan di lapangan.
“Harus ada validasi berlapis. Kalau perlu seperti di daerah lain, rumah penerima bantuan diberi penanda agar tidak terjadi salah sasaran,” ujarnya.
Selain program Sekolah Rakyat, DinsosdaldukKB juga memaparkan sejumlah inovasi, di antaranya “Dikonkencan” sebagai sistem distribusi alat dan obat kontrasepsi, serta ARSA Sorang yang menjadi ruang aksi, komunikasi, edukasi, dan informasi untuk penguatan ekosistem sosial kependudukan dan keluarga berencana.
Forum ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan unsur masyarakat yang hadir. (Ita)
