PURWOREJO, Kekeringan meteorologis atau anomali cuaca dan iklim sehingga curah hujan berkurang dalam periode tertentu yang melanda Purworejo, membuat pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelontorkan ratusan tangki air bersih di sejumlah kecamatan. Sejauh ini sembilan dari 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo tercatat sudah meminta droping air bersih ke BPBD. Adapun Kecamatan yang paling banyak meminta droping air bersih yakni Bagelen.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Pelaksana BPBD Purworejo Dede Yeni Iswantini saat menyampaikan paparan dalam Forum Konsultasi Publik persiapan menghadapi bencana tahun 2024.
Selain menjadi langganan terbanyak droping air bersih, Bagelen juga.dinilai juara dalam hal kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu biasanya karena faktor kelalaian manusia yakni membuang puntung rokok sembarangan.
Lebih lanjut Dede menyebutkan, saat ini ada 24 desa yang meminta bantuan air di 431 titik di sembilan kecamatan dengan total 536 tangki atau 2,680.000 liter. Di Kecamatan Bagelen, ada delapan desa yang terdampak kekeringan seperti waktu sebelumnya. “Ini karena di Kecamatan Bagelen tidak ada sumber air,” jelasnya.
Dede yang didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik Paryono menyebutkan, selain Bagelen, kecamatan yang telah meminta droping air yakni Pituruh, Grabag, Gebang, Ngombol, Purwodadi, Loano, Kaligesing, dan Purworejo. Meski demikian pasokan air bersih yang dianggarkan BPBD tahun ini aman yakni sebanyak 1.315 tangki. “Per hari ini kami sudah mendroping sebanyak 554 tangki air bersih,” imbuh Dede.
Terkait dengan tempat penampungan air bersih yang kadang tidak memenuhi standar karena kotor, pihaknya menghimbau agar pihak desa menggunakan dana APBD untuk membeli water torn serta kegiatan penanggulangan kebencanaan lainnya. Terutama bagi desa yang menjadi langganan droping air bersih.
Acara yang diadakan di Aula Kantor BPBD pada Jumat (20/9) itu, dihadiri OPD terkait. Termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) yang dihadiri langsung oleh Kadin Hadi Sadsila.
Hadi, dalam penjelasannya antara lain menyoroti tentang masalah kekeringan dan banjir yang masih selalu dihadapi masyarakat Purworejo. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk melakukan intervensi, misalnya dengan membuat sumur bor.
Iapun menyebutkan bahwa kekeringan yang terjadi merupakan efek dari el Nino. Kondisi air yang terus berkurang di musim kemarau namun tetap dieksploitasi untuk kebutuhan pertanian, menurut Hadi, akana menyebabkan air tanah habis.
Ia pun menjelaskan penyebab Kecamatan Ngombol bisa panen sampai tiga kali namun masih minta droping air. Hal itu karena air dipakai untuk pertanian sehingga kebutuhan rumah tangga habis. Kadin KPP itu pun menyampaikan bahwa Purworejo dinilai sangat turun dalam hal lahan pertanian sehingga dibutuhkan tambahan 5.000 hektare.
Dalam forum itu juga disinggung tentang potensi gempa megathrust serta tsunami yang berpotensi melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo. Pihak BPBD juga sudah mensosialisasikannya termasuk simulasi evakuasi.
Salah satunya di Desa Patutrejo Grabag. Dede menyebutkan, bila terjadi gempa mencapai 8,7 magnitudo, maka dibutuhkan waktu 32 menit bagi warga untuk mengungsi sebelum tsunami dengan ketinggian mencapai 15 meter datang. “Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk antisipasi mengingat potensi tersebut bisa terjadi,” kata Dede.
Disebutkan pula, selain megathrust, ancaman di Purworejo juga berupa letusan Gunung Merapi yang mungkin terjadi. Yakni berupa abu akibat letusan maupun gempa tektonik. Dede pun menghimbau masyarakat agar waspada namun tidak perlu panik. Yakni dengan menyiapkan beberapa kebutuhan pokok yang harus dibawa saat bencana melanda. (Dia)
