PURWOREJO, Sebagai OPD yang mengurusi kegiatan perekonomian rakyat, cakupan yang dibahas oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KUKMP) Purworejo dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) sangat beragam. Mulai dari koperasi, UMKM, pupuk, hingga pasar.
Terkait Koperasi, Kadin KUKMP, Hadi Pranoto membeberkan tentang jumlah koperasi sehat yang ada di Purworejo. Dari ribuan, Hadi menyebut hanya 120 koperasi di Purworejo yang dinyatakan sehat, kemudian 15 lainnya sedang berkembang.
Juga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Purworejo. Dari 454 rencana KDMP yang nantinya berdiri di Purworejo, baru satu yang sudah diresmikan, yakni KDMP Dukuhrejo Bayan. “Bahkan ini menjadi satu-satunya yang sudah berdiri di Jawa Tengah. Adapun 151 KDMP lainnya on progress” ucap Hadi di hadapan peserta FPD yang digelar di Gedung PLUT, Selasa (10/2/2026).
Hadi menyebut permasalahan klasik pendirian KDMP di Purworejo. Diantaranya, 72 titik lokasi yang diusulkan masuk ke dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu juga ada 32 desa lainnya yang mempunyai lahan tetapi tidak memenuhi ketentuan.
“Rencana tindak lanjut dari hal tersebut, kami mengusulkan terbitnya regulasi yang tidak saling bertabrakan. Juga adanya relaksasi ukuran lahan dari keharusan seluas 30mx20m,” kata Hadi.
Dalam forum yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Tunaryo beserta anggota Komisi 3 Tursiyati dan Sumitro itu, juga dibahas tentang kondisi Pasar Kutoarjo. Pasar yang terbakar pada Agustus tahun 2024 lalu itu menjadi perhatian khusus Tunaryo. Yakni agar segera diputus kontrak dengan pihak ketiga, Karsa Bayu, untuk selanjutnya dapat dilakukan renovasi.
Masalah parkir yang semrawut di pasar tersebut juga menjadi sorotan Tursiyati, terutama di sisi utara pasar.
“Tugas Dinas KUKMP memang kompleks. Dari mulai mengurusi pemantauan harga bapokting setiap hari untuk diunggah di portal pusat, membina ribuan pelaku UMKM, mengurusi 31 pasar daerah dan 61 pasar desa, termasuk KDMP, dan pupuk,” beber Hadi.
Dalam forum tersebut, Hadi juga menyampaikan tentang distribusi pupuk yang kini langsung ditangani pusat. Yakni melalui Perpres, termasuk perubahan tata kelola pupuk bersubsidi.
Hadi juga menjelaskan rencana intervensi terkait pengentasan kemiskinan. Termasuk rencana inovasi tahun 2026 berupa penyelenggaraan PLUT Academy dan Aplikasi Impas atau ijin menempati pasar.
Selain mencatat beberapa masukan dari peserta, dalam forum tersebut Tunaryo berharap agar semua berjalan sesuai regulasi dan kemanfaaatan. Hadi pun mengharapkan agar rencana kerja (renja) tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana. (Dia)
Comment