PURWOREJO, Sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sudah terbentuk. Termasuk di Kabupaten Purworejo, sebanyak 454 KDMP/KKMP, berasal dari 16 kecamatan yang sudah dilaunching tanggal 21 Juli lalu di Klaten. Secara nasional, semuanya sudah memiliki Akta Badan Hukum dan membuka rekening.
Kadin KUKMP Purworejo melalui Kabid Koperasi dan UKM, Rimi Ani mengungkapkan, dari ratusan KDMP di Purworejo, per tanggal 15 September baru 15 yang beroperasi dengan label koperasi simpan pinjam, waserda, dan usaha lain. “Untuk percepatan operasional, koperasi simpan pinjam modalnya bisa langsung dari anggota sendiri. Berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, sukarela, dan bisa juga dari hibah,” ucap Rimi saat ditemui, Kamis (18/9/2025).
Ke-15 KDMP tersebut sudah beroperasional melakukan aktivitas dalam bentuk simpan pinjam, waserda dan usaha lain. Namun semuanya belum menerapkan Laku Pandai. Rimi optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan gencarnya pendampingan yang dilakukan sesuai aturan, termasuk adanya Laku Pandai untuk menghidupkan koperasi dan menambah pendapatan.
Adapun rencananya, semua KDMP dapat melaksanakan Laku Pandai melalui segala pembayaran yang dilakukan untuk menambah pendapatan koperasi. Contohnya pembayaran listrik, PBB, termasuk pajak kendaraan bermotor yang semuanya dapat dilakukan di KDMP.
Meski demikian, Rimi menyampaikan bahwa penerapan Akun Laku Pandai itu pun ada persyaratannya, termasuk adanya aplikasi yang nantinya butuh pendampingan. Di Kabupaten Purworejo saat ini sedang dilakukan pendampingan secara bertahap kepada pengurus KDMP.
“Untuk tahap awal ada 90 KDMP, masing-masing tiga pengurus yang ikut pelatihan dan pendampingan. Berasal dari perwakilan KDMP/ KKMP Kecamatan Purworejo, Kaligesing, dan Purwodadi. Selanjutnya Kecamatan Banyuurip dan Bruno. Insyaallah sisanya dapat diselesaikan sampai tahun 2026,” imbuh Rimi.
Adapun anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Perubahan. Selain itu tim satgas juga sudah melaksanakan pembekalan juga dan sosialisasi di 16 Kecamatan. Pada bulan Oktober juga akan dilaksanakan pembekalan Pengurus KDMP/ KKMP. Nantinya dari satu KDMP itu dua pengurus yang mewakili.
Rimi menegaskan, secara garis besar, di Purworejo sampai saat ini perkembangan KDMP baru berada pada tahapan pembekalan dan pelatihan kepada pengurus. Ia mengakui progres di Purworejo agak lambat dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Meski begitu ia optimistis pada tahun 2026 semua KDMP di Purworejo sudah dapat beroperasi sesuai dengan alur yang telah ditentukan. (Dia)
