SEMARANG, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri menerima audiensi dari organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) dan Gerakan Anti Mafia Tanah Republik Indonesia (GAMAT-RI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Riyanta. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Merapi Kanwil BPN pada Selasa (25/32/25) ini membahas delapan program prioritas 100 hari kerja serta sinergi dalam percepatan program pertanahan.
Dalam kesempatan tersebut, Lampri menegaskan komitmennya menjalankan delapan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Program-program tersebut meliputi:
1. Penyerapan anggaran,
2. Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2025,
3. Persiapan Kabupaten/Kota Lengkap,
4. Implementasi layanan elektronik,
5. Penyertifikatan tanah wakaf,
6. Redistribusi tanah,
7. Implementasi eksistensi,
8. Persiapan Zona Integritas.
Lampri menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk GJL dan GAMAT-RI, dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Terutama dalam program PTSL, ia berharap agar prosesnya dapat berjalan transparan dan sesuai target.
“Delapan program ini kami harapkan dapat berjalan maksimal dengan dukungan semua pihak, termasuk dari teman-teman GJL. Terutama dalam PTSL, kita ingin program ini bisa berjalan lancar dan diawasi agar sesuai target,” ujar Lampri.
Selain itu, ia menegaskan bahwa BPN telah menyediakan berbagai jalur resmi untuk menerima pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan. Jalur pengaduan tersebut mencakup SP4N-LAPOR, media sosial resmi BPN, serta layanan langsung di kantor BPN.
Namun, tantangan yang dihadapi dalam program PTSL adalah penurunan target akibat keterbatasan anggaran. Jika pada tahun sebelumnya program ini mampu mencapai satu juta bidang tanah, tahun ini hanya ditargetkan sekitar 500 ribu bidang tanah.
Meski demikian, Kakanwil BPN Jateng tetap optimistis bahwa kerja sama antara BPN, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dapat membantu merealisasikan program prioritas demi kepastian hukum atas tanah dan kesejahteraan masyarakat. (Dia)
