SORONG, Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua tahap, yaitu penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah, serta pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.
Untuk memastikan kedua proses tersebut berjalan lancar, bukan hanya butuh partisipasi aktif dari masyarakat hukum adat, kerja sama antar pemerintah dan kementerian/lembaga juga menjadi salah satu kunci.
“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026),
Salah satu cara yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat sinergi adalah menyosialisasikan terkait pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat setempat. Seperti halnya yang dilakukan di Kota Sorong ini, Kementerian ATR/BPN mengumpulkan perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat untuk bersama membahas proses pemberian kepastian hak atas tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan wilayah yang telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di tahun 2021 oleh Universitas Cendrawasih. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi, diketahui ada beberapa titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di sejumlah kota/kabupaten.
Di Papua Barat, ada di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara di Papua Barat Daya, ada di Kota Sorong, Maybrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024,” terang Rezka Oktoberia di hadapan para peserta diseminasi yang juga berasal dari akademisi, NGO yang berkaitan dengan masyarakat adat, dan Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik langkah pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di wilayahnya. Ia berharap, dengan adanya sosialisasi dan diseminasi informasi dari Kementerian ATR/BPN, para pihak termasuk masyarakat bisa menjalankan pendaftaran tanah ulayat dengan lancar.
“Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat,” terang Wagub Papua Barat Daya.
Dalam kegiatan ini juga berlangsung diskusi panel yang melibatkan beberapa narasumber. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, NGO seperti Landesa Indonesia dan perwakilan masyarakat hukum adat asal suku Sawoi Hnya.
Usai diskusi panel berakhir, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Berita Acara tersebut berisi hasil kesepakatan pokok-pokok pembahasan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Berita Acara juga menuangkan rencana tindak lanjut yang menjadi panduan pekerjaan selanjutnya dalam hal tanah ulayat.
Berita Acara ditandatangani oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma.
Juga Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko, serta oleh perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat Daya. (Dia)

















































Comment