PURWOREJO, Sebanyak 131 proyek yang dibangun Pemda Purworejo pada tahun 2023 diresmikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Bupati Yuli Hastuti pada Senin (26/2) di area Stadion Sarwo Edhie Wibowo. Keduanya secara simbolis meresmikan 12 proyek dengan menandatangani prasasti.
Sekda serta segenap jajaran forkopimda, kepala OPD, Camat, dan kepala desa terkait turut hadir dalam acara tersebut. Selesai meresmikan proyek secara simbolis, Pj Gubernur beserta tamu undangan meninjau Sport Center yang dilengkapi dengan lintasan lari dan stadion sepak bola.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan laporan menyangkut pelaksanaan pemilu, sosial, dan ekonomi. Terkait pemilu, Yuli menyampaikan, tahapan di Kabupaten Purworejo sampai saat ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. “Dalam beberapa hari ini, kami sudah melaksanakan monitoring langsung di setiap kecamatan dan tidak menemukan permasalahan serius di lapangan,” katanya.
Dijelaskan, jumlah DPT di Kabupaten Purworejo mencapai 616.206 orang terbagi dalam 2.995 TPS. “Ada dua petugas pengamanan di TPS yang meninggal dunia, dan Alhamdulillah pihak keluarga sudah mendapatkan santunan dari BPJS. Selain itu, terjadi pemungutan suara ulang pada satu TPS di Kecamatan Loano,” lanjutnya.
Terkait kenaikan sejumlah komoditas pangan, Bupati mensinyalir hal itu disebabkan karena meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadhan. Disebutkan pula bahwa Kabupaten Purworejo mampu menekan inflasi mencapai 0,22 % harga-harga cenderung stabil. Pihaknya melakukan penanganan dengan monitoring harga harian dan melaksanakan gerakan pangan murah dan sebagainya.
“Adapun terkait persoalan kemiskinan ekstrem, sebenarnya dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Purworejo terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem masih 1,28,%. Tahun 2021 turun menjadi 1,27%, dan tahun 2022 kembali turun menjadi 1,08%,” jelasnya.
Penanganan kemiskinan ekstrem, menurut Bupati, pada tahun 2023, sudah dialokasikan anggaran percepatan penanggulangan yang terealisasi sebesar Rp 244,38 milyar. Terdiri atas Rp 141,76 milyar dana APBN dan Rp 102,62 milyar dari APBD. Digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kantong- kantong kemiskinan. Selain itu pemda juga mencari bantuan CSR dan dukungan Baznas untuk ikut dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Bupati menegaskan bahwa pihaknya sudah berhasil membereskan empat dari delapan aspek penanggulangan kemiskinan ekstrem. Yaitu rumah tidak layak huni, anak tidak sekolah, stunting dan disabilitas. Sedangkan empat aspek yang belum tercapai secara optimal yaitu jamban, listrik, air bersih, dan anggota rumah tangga tidak bekerja. “Namun demikian kami terus berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara optimal, karena hal ini sejalan dengan visi misi kami di periode ini,” imbuhnya.
Selanjutnya, dalam rangka mencapai target prevalensi stunting, program yang menjadi prioritas dilakukan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024 antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Sehingga untuk penurunan stunting tahun 2024 pemda mentargetkan sebesar 7,8,% atau turun dari tahun 2023 sebesar 7,9%.
Menanggapi angka stunting dan kemiskinan di Jawa Tengah, Pj Gubernur Jawa Tengah menyebutkan bahwa angka kedua hal di tingkat provinsi tergantung dari kota/kabupaten. Angka kemiskinan Purworejo sebesar 11,33% , ujarnya, masih di atas rata-rata kemiskinan provinsi yang sebesar 10,77%. Meski begitu Nana mengapresiasi angka kemiskinan ekstrem di Purworejo 1,08% yang masih di bawah provinsi 1,11%.
“Masalah stunting supaya jadi perhatian termasuk menyangkut pernikahan usia dini. Angka stunting di Jawa Tengah 20,8%, nasional 21,6%,, sedangkan Purworejo 21,23%. Ini menjadi PR kita bersama termasuk maslah inflasi yang dipengaruhi antara lain kenaikan harga beras dan cabai rawit yang melonjak tinggi,” pungkas Pj Gubernur. (Dia)