PURWOREJO, Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KadiDikbud) Kabupaten Purworejo Wasit Diono untuk tetap memperbolehkan pelaksanaan kegiatan study tour dengan persyaratan, mendapatkan pujian banyak pihak. Tidak hanya pendidik, siswa pun turut memberikan reaksi positif atas kebijakan tersebut.
Seperti yang telah diberitakan di Purworejo News pada Selasa (21/5) kemarin, yakni Dindikbud Kabupaten Purworejo tetap mengizinkan kegiatan study tour. Pertimbangannya, menurut Wasit, hal tersebut diatur dalam Permendikbud dan KPPPA tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan pembelajaran di luar sekolah.
Meski demikian pihaknya memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah yakni tidak membebani wali murid serta tidak ada sanksi apapun. Hal yang paling penting, kata Wasit, yakni adanya lampiran surat keterangan KIR armada kendaraan, fotokopi SIM pengemudi. Serta menggunakan bus yang armadanya masih remaja sehingga siswa merasakan nyaman dan aman selama perjalanan.
Salah satu pihak yang memberikan respon positif terkait kebijakan yang disampaikan Kadin Dikbud adalah Ketua PGRI Kabupaten Purworejo, Irianto Gunawan. Kepada Purworejo News, Irianto menyebutkan, secara umum dirinya sependapat dengan kebijakan Kadin Dikbud.
“Yang penting persyaratan mengadakan study tour diperketat. Yang mengadakan tidak harus sekolah, tapi sebaiknya kerja sama atau kolaborasi dengan komite sekolah atau paguyuban wali siswa lebih bagus,” ucapnya pada Rabu (22/5). Terkait armada, ia menyarankan agar menggunakan biro wisata resmi anggota Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia(Arsita).
Bagi Irianto, pelarangan kegiatan study tour juga akan memberikan efek domino kepada banyak pihak. Termasuk pelaku pariwisata dan juga UMKM yang mengandalkan kunjungan wisata para siswa di kota mereka, akan turut merasakan imbasnya.
Senada dengan Wasit, Irianto pun menekankan pentingnya penggunaan armada yang masih relatif baru. “Ya paling tua keluaran lima tahun terakhirlah yang layak jalan. Dibuktikan dengan tanda uji kendaraan atau KIR berkala. Pengemudi punya SIM sesuai peruntukannya, lebih diutamakan yang bersertifikat sebagai pengemudi pariwisata,” rincinya.
Beberapa kepala SMP negeri yang ada di Purworejo juga memberikan respon positif. “Bagus, ide cerdas, dan representatif,” tulis Kepala SMPN 22 Teguh Prayitno. Demikian pula Kepala SMPN 9 Teguh Bagyanto, Kepala SMPN 18 Nurhayati, Kepala SMPN 32 Agung Setiono, serta hampir semua kepala sekolah lainnya pun mendukung kebijakan tersebut.
Seperti disampaikan oleh Kepala SMPN 6 Wahyu Kurnia Lestari. Secara rinci dirinya menyebutkan bahwa kebijakan tersebut berpihak pada siswa. “Memang study tour adalah salah satu cara /metode dalam belajar. Sehingga siswa tidak hanya mendengar, tapi bisa melihat dan menyaksikan apa yang mereka pelajari di lapangan,” ungkap Wahyu.
Dirinya menyebut, contohnya saat study tour ke Bali, siswa dapat langsung melihat budaya Indonesia yang beragam dan berbeda dengan yang mereka lihat di lingkungannya. Selain itu menurut Wahyu, dengan melakukan study tour, juga mengajarkan pada siswa toleransi, karena di Bali mayoritas agamanya Hindu. “Kecintaan pada negeri Indonesia juga semakin tinggi dengan menyaksikan budaya yang ada di Bali,” jelas Wahyu.
Demikian pula dengan Kepala SMPN 31 Yosiyanti Wahyuningtyas. “Apa yang disampaikan Kadinas sangat bijak dan memberikan solusi terbaik. Keinginan study tour itu kebanyakan dari siswa, bukan dari guru/sekolah. Jadi kalau tetap dibolehkan dengan syarat dan ketentuan itu sangat baik dan memang perlu sekali, terlebih syarat kelayakan armada,” katanya.
Beberapa dukungan positif atas kebijakan Kadin Dikbud juga masuk ke kolom Komentar Purworejo News. Semuanya memberikan apresiasi kepada Kadin Dikbud yang telah memberikan solusi atas peristiwa kecelakaan maut yang menimpa salah satu sekolah tersebut. (Dia)
Waduh anda berarti mendukung percobaan mencari keuntungan pribadi
Membuka diri pd setiap apa sj yg ada di luar sana akan berpengaruh pd cara dan pola berpikir kita. Sepertinya hal ini tdk terjadi pd anda.
Kalau kita mau jujur, saat berkunjung ke tempat wisata yang besar pengunjungnya sebagian besar selalu rombongan anak sekolah. Bagaimana jika studytour dilarang? Apa kegiatan pariwisata dalam negeri bisa berkembang? Semua yang terlibat pasti kolaps. Jadi saya sangat setuju tetap ada studytour dengan syarat yang diperketat.