PURWOREJO, Ada hal menarik dari debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati yang diadakan oleh KPU Kabupaten Purworejo pada Selasa (29/10). Yakni saat paslon nomor 02 Yuli Hastuti- Dion Agasi menjanjikan fasilitas kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Purworejo. Mereka akan menaikkan anggaran kesehatan dari Rp43 miliar menjadi Rp80-85 miliar per tahun. Juga janji umrah gratis bagi para guru ngaji yang ada di Purworejo.
Kedua janji tersebut masuk dalam dua dari tujuh program unggulan yang mereka sebut Pitulungan. Namun bila ditelaah, program yang disampaikan tersebut masih relatif kontroversional.
Pertama, program kesehatan gratis. Program ini bertolak belakang dengan yang telah dilakukan oleh Cabup nomor 2 Yuli Hastuti sebagai petahana. Sehari sebelum cuti untuk kampanye, Yuli justru menandatangani Perbup Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Daerah.
Implementasi Perbup tersebut, ada kenaikan signifikan pada tarif Puskesmas, semula Rp10.500 menjadi Rp20.000, atau naik Rp9.500 alias hampir 100%. Selain di puskesmas, dalam Perbup disebutkan bahwa tarif RSUD dr. Tjitrowardojo pun naik.
Dilihat dari akun Instagram Puskesmas Purworejo, pengumuman kenaikkan tarif menjadi Rp20.000 mulai tanggal 1 Oktober 2024 atau sehari sebelum cuti kampanye. Maka program kesehatan gratis bisa disebut tidak sejalan dengan kenaikan tarif saat berobat yang dicanangkan oleh bupati saat itu.
Kedua, janji umrah gratis bagi para guru ngaji yamg ada di Purworejo. Diketahui bahwa jumlah guru ngaji yang ada di Purworejo saat ini jumlahnya lebih dari 3.400 orang. Dari jumlah tersebut, paslon nomor urut 02 menjanjikan akan memberangkatkan paling tidak 30 orang setiap tahunnya.
Adapun dana yang disediakan untuk umrah gratis adalah Rp1 miliar setiap tahunnya. Jika dihitung menggunakan biaya rata-rata Rp27 juta per orang, tiap tahun hanya bisa memberangkatkan 37 orang. Dalam jangka lima tahun jika Yuli-Dion memimpin, hanya bisa memberangkatkan 185 dari 3.400-an orang guru ngaji.
Belum lagi kriteria bagi mereka yang akan mendapatkan program umrah gratis tersebut. Dalam paparannya Yuli menyebutkan, untuk kriteria harus berkomunikasi dengan alim ulama dan tidak ditentukan sendiri. Pernyataan tersebut langsung disanggah oleh kubu 01 melalui Lukman Hakim.
“Jia ingin koordinasi mengenai jumlah guru ngaji, seharusnya ke Kemenag, bukan ke tokoh agama. Karena Kemenaglah yang memiliki data para guru agama dan guru mengaji,” tukas mantan Dandim 0708 itu.
“Kita ini hanya bisa memberikan hibah ke Kemenag. Anggaran berapa? Karena kami memahami kemampuan keuangan terbatas, program visi misi juga harus mendidik,” imbuh Yophi. (Dia)
