Wabup Yuli Hastuti : Selama PPKM, Pelayanan KB Harus Tetap Jalan

PURWOREJO, Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, SH mengatakan, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih berlanjut dalam masa pandemi covid-19 ini. Protokol Kesehatan harus diterapkan di semua lini di Kabupaten Purworejo, sehingga penularannya dapat ditekan.

“Kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti program KB, pelayanan akseptor KB, tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prokes,” tandas Wabup Yuli Hastuti saat ditemui usai mengikuti virtual kegiatan Bridging Leadership Bangga Kencana yang digelar secara virtual di Command Center Dinkominfo, Kamis (29/7).

Turut mendampingi Plt Asisten Pemerintahan Sri Setyowati SH MM, Kepala Dinsosdukkbpppa dr Kuswantoro MKes, Kepala Disdukcapil Dr Akhmad Kasinu MPd, Kabid KB Anny Retno Priastuti SKM MM, dan Kabid PPKS Dra Purwandari Pujiastuti.

Lebih lanjut Yuli Hastuti mengatakan, pelayanan KB di Purworejo sangat penting di masa pandemi covid. Apalagi angka kelahiran di Kabupaten Purworejo meningkat. Tentu ini harus menjadi perhatian supaya kelahiran dapat terencana dengan baik. Kegiatan pelayanan KB agar dikemas yang tepat dalam masa pandemic ini.

“Seperti disampaikan Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dalam Bridging Leadership Bangga Kencana, bahwa di Indonesia terjadi lonjakan jumlah kelahiran. Diharapkan daerah supaya lebih intens dalam melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait pelayanan KB gratis yang semua biaya ditanggung pemerintah,” jelas Yuli Hastuti.

Suasana kegiatan Bridging Leadership Bangga Kencana yang digelar virtual di CC

Terpisah Kabid KB Anny Retno Priastuti menjelaskan, untuk operasional pelayanan KB gratis di Fasilitas Kesehatan yang sudah berjejaring dengan BKKBN ada 48 Faskes. Terdiri atas 27 Puskesmas dan selebihnya RSUD dan rumah sakit swasta, bidan prkatek mandiri yang ada di Kabupten Purworejo.

Terkait angka kelahiran ada peningkatan kurang dari 5 persen. Sebenarnya antusias masyarakat untuk ber KB sangat tinggi.

“Tetapi terkendala Faskes ada yang tutup, sehingga peserta KB yang seharusnya mendapatkan pelayanan suntik, dan implant tertunda. Kita tetap berupaya pelayanan KB dilaksanakan melalui praktek mandiri bidan,” Anny.

Disamping melaksanakan pelayann KB, juga melaksanakan operasional integrasi program Bangga Kencana di kampung KB. Kegiatannya berupa Pokja Kampung KB, mekanisme operasional di lapangan dan ketahanan keluarga berbasis Tribina. Kabupaten Purworejo juga masuk menjadi Lokus stunting ada kegiatan pemahaman kesetro dn pehamanan stunting bagi calon pengantin. Termasuk kegiatan penyuluhan dan Edukai KIE.

Dalam laporan penyelenggara yang disampaikan Direktur Pemaduan Kelayakan Pengendalian Penduduk BKKBN Ir Mila Rahmawati, MS, bahwa Bridging Leadership Bangga Kencana tujuannya supaya Bupati Walikota dapat mensinergikan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan program Bangga Kencana.

Diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan program Bangga Kencana, yakni untuk urusan pengendalian penduduk dan perkembangan kependudukan serta pembangunan keluarga bisa dikawal sampai kepada masyarakat. Terutama outputnya jelas untuk dimasukkan dalam RPJMD dan renstra OPD KB masing-masing daerah. (Nas)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *