Wabup Lantik Kades Watuduwur Hasil Pilkades Antar Waktu

PURWOREJO, Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, SH melantik dan mengambil sumpah Destriana Fatmiati, S.Pd sebagai Kepala Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, di Pendopo Kabupaten Purworejo, Kamis (29/9). Destriana terpilih dalam Pilkades Antar Waktu, menggantikan Patah, yang meninggal sebelum habis masa jabatannya.

Hadir di acara pelantikan, Sekretaris Daerah Drs Said Romadhon, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Bambang Susilo, Kepala Dinas PPPAPMD Laksana Sakti, AP MSi, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rita Purnama, SSTP, MM, Kepala Badan Kesbangpol Agus Widiyanto, SIP, M.Si, Kabag Prokopim Triwahyuni Wulansari, AP MAP, Camat Bruno Nur Huda, SSTP, MIP.

Wabup menjelaskan, sesuai ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun, dipilih kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

“Dengan dasar ini, maka Desa Watuduwur melaksanakan pilkades antar waktu,” ujarnya.

Usai dilantik Kades Destriana Fatmiati foto bersama Wabup dan pejabat lainnya

Menurutnya, kepala desa mempunyai kedudukan sebagai pimpinan pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam kedudukannya dibantu oleh perangkat desa serta bertanggungjawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Saya berharap, kades terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik, bekerja tulus dan ikhlas dengan semangat tinggi dalam mewujudkan kemajuan dan merealisasikan aspirasi masyarakat,” harapnya.

Wabup minta agar kades terlantik bekerja sesuai dengan regulasi, tidak melakukan penyimpangan dana desa dan melakukan pungli maupun gratifikasi, serta melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum dan norma.

Wabup berpesan agar kades dapat melakukan konsolidasi internal dengan jajaran perangkat, BPD, serta menyelaraskan kinerja dan program pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah. 

“Lakukan komunikasi dan koordinasi, agar desa dapat bersinergi dan mendukung program Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” tandasnya. (Nas)

Tinggalkan Komentar