SEMARANG, Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menerima sertifikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sertifikat WTP untuk kinerja keuangan tahun 2017 itu diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Wibowo, kepada Bupati Purworejo H Agus Bastian, di Gedung BPK Jawa Tengah di Semarang, Senin (28/5) sore.
Pada kesempatan itu Hery Wibowo juga menyerahkan sertifikat opini WTP kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah. Sertifikat opini WTP dan laporan audit keuangan tahun 2017 juga diserahkan kepada Ketua DPRD Luhur Pambudi.
Sertifikat opini WTP tersebut merupakan yang keenam diterima oleh Pemkab Purworejo sejak kepemimpinan Bupati Drs H Mahsun Zain almarhum. Bagi H Agus Bastian, SE, MM, ini merupakan WTP kedua sejak ia memimpin Purworejo pada awal 2016.
Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi, ST, MM, yang ikut mendampingi bupati, mengucapkan selamat kepada rakyat yang Pemdanya mendapat opini WTP untuk kinerja keuangan 2017.
“Semoga opini WTP yang diterima betul-betul mencerminkan kinerja aparatur daerah Purworejo yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,”tandas Luhur.
Mengutip pidato Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Luhur Pambudi menegaskan, WTP tidak bisa dibeli. Opini WTP tidak dijualbelikan. BPK melaksanakan pembahasan dan pemeriksaan selama dua minggu dengan kerja secara profesional.
Masih mengutip pidato Kepala BPK, mendapat WTP bukan berarti bebas dari korupsi, karena korupsi biasanya tersembunyi dan tidak ditunjukkan kepada auditor keuangan. Tapi kalau auditor menemukan indikasi pasti akan ditelusuri.
“Untuk membuktikan korupsi atau tidaknya dilakukan peneriksaan khusus yaitu audit investigasi,”tambah Luhur.
Menurutnya, WTP untuk mengukur kinerja keuangan, terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. WTP juga jadi ukuran baik dan buruknya tata kelola keuangan.
“Untuk meraih opini WTP diperlukan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Untuk mempertahankannya juga jadi tanggung jawab bersama,”tegasnya. (Nas)
