Tujuh Tahun Berturut-turut Pemkab Purworejo Raih Opini WTP

SEMARANG, Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini merupakan kali ketujuh Purworejo mendapatkan WTP secara berturut-turut.

Pemberian penghargaan WTP dilakukan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/5).

Purworejo dinilai laik kembali meraih predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (TA) 2018.

Pada penilaian LHP LKPD TA 2018, sebanyak 26 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berhasil meraih predikat opini WTP.

Secara simbolis LHP LKPD diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM, didampingi Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM.
Turut hadir mendampingi Bupati, Sekda Purworejo Drs Said Romadhon, Inspektur Purworejo Drs Achmad Kurniawan Kadir, dan Kepala BPPKAD Purworejo Dra Woro Widyawati.

Bupati Purworjo ditemui usai acara menyampaikan rasa bangga dan bersyukur atas diraihnya opini WTP atas LKPD TA 2018. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim manajemen Pemkab Purworejo, sehingga opini WTP tetap dapat dipertahankan.

“Ini adalah penghargaan yang ketujuh secara berturut-turut diraih Purworejo. Semoga opini WTP ini di tahun-tahun mendatang dapat terus kita pertahankan,” katanya.

Menurutnya, opini WTP yang diperoleh selama tujuh tahun berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Purworejo sangat berkomitmen terhadap tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ayub Amal dalam arahannya menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, opini diberikan berdasarkan beberapa kriteria. Diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas pengendalian internal, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Kerja audit itu sama dengan memotret. Jadi kalau tidak ada datanya itulah yang mempengaruhi kita untuk tidak memberikan opini WTP. Jadi opini WTP itu bukan merupakan hadiah dari BPK, tapi memang merupakan buah kerja keras masing-masing pemda,” ujar Ayub.

Meski 26 daerah telah menerima predikat WTP, namun BPK masih menemukan beberapa catatan atas sistem pengendalian internal. Diantaranya penataan dan pengamanan aset tetap, ketertiban administrasi atas penggunaan dana BOS, ketertiban pengelolaan pajak daerah, hibah serta bantuan sosial yang belum tertib.

“Jika catatan tersebut tidak segera diselesaikan, maka bisa terakumulasi di tahun berikutnya, sehingga berisiko menurunkan opini WTP,” imbuh Ayub. (K)

Tinggalkan Komentar