Tak Hanya NTCR, Pengadilan Agama Kini Berwenang Adili Sengketa Ekonomi Syariah

PURWOREJO, Jajaran Pengadilan Agama Purworejo melakukan deklarasi dan penandatanganan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Deklarasi ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Purworejo Drs H Zamroni Rosadi SH MH. Penandatanganan disaksikan Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, Forkopimda, Kamis (28/3) di kantor Pengadilan Agama Purworejo.
Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengatakan, Perpres No 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ditegaskan, Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 60/2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Zona lntegritas merupakan predikat yang diberikan kepada institusi yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pencanangan Zona Integritas merupakan upaya penting kita bersama yang mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan pemerintah sebagai zona yang berintegritas. Kita semua tentu berharap kepada jajaran Pengadilan Agama Purworejo untuk bisa bersama-sama membangkitkan integritas individu, agar terbebas dari KKN.

“Sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi pemerintah lainnya termasuk Pengadilan Agama Purworejo, bisa menjelma menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,ujarnya.

Sementara itu Drs H Zamroni Rosadi SH MH mengatakan, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, kedudukannya sama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dan sekarang sudah satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI.

“Kalau kita melihat sejarah, bahwa dahulu Pengadilan Agama berada di serambi masjid, namun sekarang sudah berubah dari segi gedung maupun prasarana lain. Begitu juga perkaranya, sekarang bukan hanya NTCR (Nikah,Talak, Cerai dan Rujuk) saja, namun berwenang mengadili perkara waris, wasiat, hibah dan sengketa ekonomi syariah,” jelasnya.
Menurutnya, Mahkamah Agung RI terutama Badilag (Badan Peradilan Agama) mempunyai program prioritas, seperti halnya E-Cour ( Electronik Court ) Peradilan Elektronik, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara ), Sidang Keliling dll yang semua itu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada para pencari keadilan dan efektifitas prosedur berperkara di pengadilan.

Dalam melayani, Aparatur peradilan Agama dituntut untuk lebih menjunjung tinggi integritas dan komitmen tinggi dalam melayani pihak berperkara tanpa adanya praktek-praktek KKN. Oleh karena itu program Zona Integritas di Pengadilan Agama harus di galakkan. (*)

Tinggalkan Komentar