Sekda Soal Jabatan Fungsional: Kenaikan Pangkat Bisa Lebih Cepat, Tunjangan Bisa Lebih Besar

PURWOREJO, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo Drs Said Romadhon mengatakan, ada peluang besar bagi Aparatur Sipil Negara untuk menduduki jabatan fungsional. Jabatan fungsional sangat menjanjikan karena kenaikan pangkat bisa lebih cepat dibanding pelaksana, memiliki kesempatan menduduki jabatan struktural melalui mekanisme perpindahan jabatan, dan tunjangan fungsionalnya bisa lebih besar.
“Sudah ada beberapa pejabat administrasi yang mutasi ke jabatan fungsional. Misalnya dari Bagian Hukum Setda dan BKD beralih ke jabatan fungsional sebagai auditor di Inspektorat. Jabatan fungsional memang menarik dan enak karena berdasar keahlian,”tandas Said Romadhon pada Sosialisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian, di ruang Arahiwang Setda Purworejo, Selasa (30/7).
Lebh lanjut dikatakan, jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas dua jabatan yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jika akan mutasi secara diagonal sangat bisa, seperti dari jabatan fungsional ke jabatan pimpinan tinggi dan jabatan adminstrasi, atau sebaliknya.

“Mutasi maupun pengisian jabatan itu gratis. Kalau dengar ada yang membayar dan dijanjikan lolos, laporkan ke saya. Tapi laporannya harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan fitnah. Kita ingin jadi pemerintah bersih yang smart goverment, tidak hanya good goverment,” tegasnya.
Disamping itu, lanjut Sekda, dalam melaksanakan mutasi tidak perlu meminta bantuan, tetapi dapat langsung ke BKD dengan menyampaikan permasalahannya.

Menurut Sekda, saat ini jabatan PNS bukan lagi Eselon 2, 3, 4 atau eselon 5. Berdasarkan peraturan yang baru, sebutannya yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA), dan Jabatan Fungsional (JF). Semua PNS itu mempunyai jabatan termasuk yang bawah yakni jabatan pelaksana.

“Sekarang tidak ada lagi eselon. Jadi kalau ada Kasi jadi Camat ya jangan ribut. Ini yang masih terbawa masa lalu, maka mindset lama harus diubah,” pinta Sekda.

Sementara itu Kepala BKD drg Nancy Megawati Hadisusilo, MM dalam laporannya menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini mengangkat kebijakan tentang Permen PANRB no 48/2018 tentang pengangkatan jabatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian /inpasing dan peraturan Kepala BKN No 5/2019 tentang Tata Cara Mutasi PNS.

Peserta yang mengikuti sejumlah 155 orang terdiri Kepala PD/Kepala UPT Puskesmas/Kepala SMPN se Kabupaten Purworejo, Kabid PAUDNI, SD dan SMP DINDIKPORA, dan Pejabat Struktural BKD.

Tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah penyelesaian di bidang kepegawaian. Dengan harapan terciptanya pemahaman yang sama sehingga tidak multitafsir dalam mengartikan dan menerapkan aturan-aturan kepegawaian khususnya mengenai Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing dan tata cara mutasi. (A)

Tinggalkan Komentar