Pjs Bupati: Langgar Netralitas, Anggota Korpri Bisa Diberhentikan

PURWOREJO, Seluruh anggota Korpri diminta menjaga netralitasnya dalam Pilkada Serentak 2020. Karena netralitas aparatur negara sangat menentukan kualitas dan akseptabilitas pesta demokrasi yang dilaksanakan. Demikian disampaikan Pjs Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti, MA, saat menjadi inspektur upacara Peringatan HUT ke-49 Korpri di halaman Kantor Bupati Purworejo, Senin (30/11). 

Dijelaskan, netralitas PNS sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam aturan tersebut, aparatur negara harus bersikap netral dan tidak boleh berpihak.

“Jika terdapat pelanggaran, maka PNS yang bersangkutan bisa terkena sanksi berupa penurunan pangkat bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat,” tandasnya. 

Anggota Korpri harus netral

Untuk itu, ia berharap seluruh anggota Korpri benar-benar mengedepankan netralitasnya, bukan semata-mata karena terbentur aturan, namun juga sebagai manifestasi kesadaran politik sebagai warga negara yang bertanggungjawab. 

“Di sisi lain, anggota Korpri tetap harus menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, sebagai wujud partisipasi politik warga Negara,” katanya.

Pada bagian lain Pjs Bupati meminta agar anggota Korpri bisa menjadi teladan sekaligus turut menyosialisasikan protokol kesehatan, agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. (Nas)

 90 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *