Perubahan KUA-PPAS 2021, Pendapatan Daerah Direncanakan Turun, Belanja Bertambah

PURWOREJO, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2021 disusun dengan memperhatikan perubahan kemampuan pendanaan dari sisi penerimaan daerah dan Perubahan RKPD 2021.

“Perubahan penerimaan daerah tahun anggaran 2021 diperhitungkan dari penurunan pendapatan daerah sebagai dampak Pandemi Covid-19,” kata Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, SH, di depan Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi, S.Ikom, M.Si, didampingi tiga wakil ketua, Kelik Susilo Ardani, SE, Yophi Prabowo, SH dan Fran Suharmaji, SE, MM.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, perubahan pengeluaran daerah diarahkan untuk mendanai belanja bersifat wajib dan mengikat, serta berbagai kegiatan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 dan pencapaian target RPJMD 2016-2021.

Ketua dan tiga wakil ketua DPRD pimpin rapat paripurna

“Pendapatan Daerah direncanakan berkurang sebesar Rp 74.839.588.683 atau turun 3,36% dari target semula yakni Rp 2.227.598.250.685 menjadi Rp 2.152.758.662.002,” jelas Wabup.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah direncanakan berkurang sebesar Rp 21 miliar lebih atau turun 6,5%. Penurunan tersebut sebagai dampak pandemi covid-19.

Pendapatan transfer juga direncanakan berkurang sebesar Rp 59,6 miliar atau turun 3,25%. Komponen penurunannya terdiri atas pendapatan transfer pusat Rp 48,5 miliar, pendapatan transfer antar daerah berkurang Rp 11 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan bertambah Rp 5,9 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan bertambah sebesar Rp 41,5 miliar atau naik 1,85% dari anggaran semula Rp 2,249 triliun menjadi Rp 2,282 triliun.

Rapat paripurna DPRD digelar dengan prokes ketat

Penambahan target belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi bertambah Rp 102,4 miliar, belanja modal berkurang Rp 50,5 miliar, belanja tidak terduga bertambah Rp 1,584 miliar dan belanja transfer berkurang Rp 11,939 miliar.

Menurut Wabup, dengan perubahan APBD tersebut, maka defisit bertambah sebesar Rp 116,3 miliar dari defisit anggaran semula sebesar Rp 12,9 miliar menjadi Rp 129,3 miliar.

“Defisit ditutup dengan pembiayaan netto dalam jumlah yang sama. Dengan demikian pada Perubahan APBD 2021 tidak terjadi defisit riil,” jelas Wabup. (Nas)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *