Pemda Purworejo Tolak Tuntutan Warga Soal Pencairan Dana RTLH, Polosoro: Bisa Timbulkan Gejolak

PURWOREJO, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menolak tuntutan calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar pembayaran atau pencairan dana dilakukan pada tahun ini. Penolakan Pemda disampaikan melalui surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasam Permukiman dan Pertanahan Nomor : 458/2455/2022 tanggal 18 November 2022.

Sebelumnya pada tanggal 17 November lalu Pemda yang diwakili Asisten 1 Sekda Bambang Susilo mengadakan audiensi dengan pengurus Polosoro dan perwakilan kepala desa/kelurahan terkait pembatalan pencairan dana Bansos 398 RTLH.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Perkimtan Eko Paskiyanto disebutkan, bahwa pelaksanaan perbaikan RTLH pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2022, tidak bisa direalisasikan.

Surat yang ditujukan kepada kepala desa dan pemohon bantuan perbaikan RTLH itu juga disebutkan, pembayaran akan diusulkan kembali melalui Anggaran Perubahan Tahun 2023 dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Kadin Perkimtan Eko Paskiyanto tidak mencantumkan alasan tidak bisa direalisasikannya pencairan program RTLH yang sudah terlanjur dilaksanakan sebagian calon penerima tersebut.

Menanggapi surat yang juga disampaikan kepada Ketua DPRD, camat Lokasi Pemohon Bantuan RTLH, dan Ketua Paguyuban Polosoro tersebut Sekretaris Polosoro Dwinanto mengatakan, (sebentar lagi) pasti akan menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya calon penerima bantuan RTLH.

“Polosoro sudah berusaha melakukan mediasi ke Pemda. Akan tetapi hasilnya sebagaimana disebutkan dalam surat. Kita serahkan kepada masyarakat calon penerima untuk menyikapinya,” ungkap Dwinanto kepada Purworejo News, Senin (21/11).

Ditegaskannya bahwa Polosoro akan tetap membantu melakukan advokasi dan pendampingan semaksimal mungkin. “Semoga ada jalan terbaik,” pungkasnya. (Dia)

Tinggalkan Komentar