Masih Lemah, Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana

PURWOREJO, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mulai berlaku secara efektif di Kabupaten Purworejo sejak sekitar tahun 2017. Namun, dalam realitasnya implementasi UU tersebut belum dapat maksimal karena kerap menemui kendala. Anak korban atau anak saksi yang sedang menjalani proses hukum masih kerap menerima tekanan atau intimidasi karena kurangnya perlindungan.

Hal itu mengemuka dalam Workshop bertajuk Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi yang digelar oleh Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Pengadilan Negeri (PN) Purworejo bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Purworejo, di Aula PN Purworejo, Senin (1/4).

Workshop diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan antara lain pendidik, advokat, wartawan, Komnas PA, serta organisasi masyarakat pemerhati perempuan dan anak. Dalam kegiatan yang dikemas interaktif itu, peserta diajak menganalisis masalah serta merumuskan solusi bersama sejumlah narasumber.

Tujuh orang di antaranya yakni Setyorini Wulandari, SH, MH dari Ikahi PN Purworejo, Iptu Setiyo Raharjo, SH, MH (Kanit PPA Satreskrim Polres Purworejo), Budi Rahayu (Dinas Sosial), Sri Susilowati (P2TP2A Puspita Kabupaten Purworejo), dr Ika Endah Lestariningsih, SP.KJ, M.Kes (RSUD Dr Tjitrowardojo), dan Heru Sasongko (Bagian Hukum Setda Purworejo). Hadir pula Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM, Ketua PN Purworejo Sutarno, SH, MH, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Purworejo.

Iptu Setiyo Raharjo menyebut jumlah tindak pidana yang melibatkan anak cukup tinggi di Kabupaten Purworejo. Dalam beberapa kasus, pihaknya kerap mendapati adanya tekanan atau intimidasi terhadap anak korban atau anak saksi. Menurutnya, pendirian Rumah Aman sangat penting bagi Kabupaten Purworejo.

“Pernah ada saksi yang ditekan dan dilarikan agar dia tidak dapat menghadiri sidang. Yang bersangkutan lalu kami amankan di Rumah Aman Cangkringan Sleman,” sebutnya.

Pentingnya Rumah Aman juga diungkapkan oleh Budi Rahayu. Pihaknya menilai, adanya penempatan anak saksi di Rumah Aman Jogja terlalu jauh.

“Jarak ke Jogja terlalu jauh,” ungkapnya.

Narasumber lain, Sri Susilowati, menyoroti lemahnya perlindungan anak di Kabupaten Purworejo saat ini karena minimnya anggaran untuk hal tersebut. Selain itu, belum terbentuk persepsi yang sama antar stakeholder.

“Sebagai contoh, saat saya menjadi anggota Dewan dulu, banyak anggota DPRD belum responsif dengan penganggaran perlindungan anak. Seolah-olah memandangnya hanya sepihak. Selama ini kami untuk menjemput korban saja pakai kendaraan pribadi karena pemerintah belum ada fasilitas itu,” imbuhnya.

Ketua Ikahi PN Purworejo yang juga Wakil Ketua PN Purworejo, Mardison, SH, saat diwawancarai usai acara menjelaskan bahwa Workshop digelar sebagai bentuk kepedulian Ikahi terhadap masyarakat, khususnya terkait perlindungan terhadap anak. Kegiatan sekaligus mengisi HUT ke-66 Ikahi.

“Hal-hal positif dari hasil kegiatan ini akan kita rekomendasikan ke pihak-pihak atau instansi terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut Mardison menegaskan pentingnya keberadaan Rumah Aman di Kabupaten Purworejo karena telah menjadi amanat UU.
“Apa-apa yang sudah dicantumkan di UU kan harus dilaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komnas PA Purworejo selaku Ketua Panitia Workshop, Yunus SH, menilai kepedulian terhadap anak korban atau saksi di Kabupaten Purworejo saat ini kurang. Pemerintah lebih mengutamakan pada proses hukum atau peradilan, sedangkan penanganannya belum maksimal. (W5)

Tinggalkan Komentar