Masalah “Pilkades Serentak Diundur” akan Dibawa ke Kemendagri

PURWOREJO, Tarik ulur seputar pelaksanaan Pilkades serentak di Purworejo akhirnya memaksa berbagai pihak untuk berkoordinasi dan mengambil kesepakatan bersama. Dinpermasdes, Dinkominfo, Kesbangpol, Bagian Hukum, Inspektorat dan Polosoro akhirnya sepakat untuk mengkonsultasikan permasalahan tersebut
ke Kemendagri pada 7 April mendatang.

Dalam rilisnya Sekretaris Umum Polosoro Dwinanto, SE usai rapat pada Rabu siang (31/3) menyebutkan, semua pihak sepakat untuk berusaha agar Pilkades Serentak tidak dijadwal ulang (reschedule). “Atau jika direschedule tetap diadakan sebelum Idul Fitri 2021,” jelasnya.

Ia menambahkan, opsi yang akan dipilih adalah melaksanakan Pilkades serentak di 41 desa yang calonnya memenuhi syarat dan jumlah calon. Adapun dua desa yaitu Desa Benowo Kecamatan Loano dan Desa Sumbersari Kecamatan Banyuurip akan diadakan kemudian setelah diadakan penjaringan ulang bakal calon (balon)

Menurut Kades Krandegan tersebut, opsi tersebut diambil dengan mengambil celah hukum bahwa kata “serentak” dalam regulasi Pilkades serentak (yang bergelombang), dalam penjelasannya tidak ada klausul “harus dalam hari yang sama”.

Dwinanto, SE

Dwi menjelaskan, opsi kedua yakni akan dikonsultasikan ke Kemendagri, dan dijadwalkan diterima oleh Kemendagri pada Rabu, 7 April 2021 pukul 10.00 WIB. Mereka yang akan datang ke Kemendagri yakni unsur Komisi I DPRD, Pemda, dan Polosoro.

Terkait hal tersebut, Kadinas Permades Agus Ari Setyadi, S.Sos saat dikonfirmasi melalui saluran telepon mengatakan, berdasarkan klausul, jika balon kades kurang dari dua maka harus dijadwal ulang yakni ditambah 20 hari kerja untuk mendapatkan syarat dua orang balon kades tersebut.

Hal itu berarti ada perpanjangan waktu. Khusus dua desa yakni Benowo dan Sumbersari memang masuk dalam kategori khusus. Di Desa Benowo kedua balon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Adapun di Desa Sumbersari salah satu balon kades meninggal dunia.

Itulah yang menurut Agus Ari mendasari perpanjangan waktu, yakni pencoblosan yang seharusnya tanggal 3 Mei menjadi 9 Juni 2021 atau mundur 20 hari kerja.

Meski begitu hasil kesepakatan bersama yakni meminta pertimbangan kepada Mendagri untuk memutuskan persoalan Pilkades serentak di Purworejo.

“Adapun yang akan dimintakan pendapat Mendagri antara lain bolehkah perpanjangannya kurang dari 20 hari,” tegas Agus Ari. (Dia/Nas)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *