PURWOREJO, Kritik dan pujian mewarnai pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (3/4). Pandangan umum fraksi itu dinyatakan menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan 26 Maret lalu.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Luhur Pambudi, Fraksi PDIP mengkritisi masih banyaknya jalan kabupaten yang sudah lama rusak tapi belum tersentuh perbaikan.
Ketua FPDIP Prabowo menyebut 10 jalan kabupaten yang telah lebih dari 5 tahun rusak, dan kini perlu diperbaiki. Antara lain jalan Kemiri Lor- Karangluas, jalan Kalimeneng-Purbayan, jalan Tamansari-Sumbersari, jalan Kalikotes-Kalugintung, jalan Gintungan-Gebang dan beberapa ruas jalan lain.
FPDIP juga menyoroti masih banyaknya tanah di daerah yang akan dibangun Bendungan Bener dan Kawasan Strategis Borobudur belum bersertifikat. Untuk itu Pemda diminta untuk membantu penyertifikatan tanah.
Kritikan juga dilontarkan Fraksi Gerindra. Fraksi itu mengkritisi besarnya Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) pada APBD 2017. Fraksi Gerindra, tidak semua Silpa berasal dari efisiensi anggaran, tetapi juga akibat penyerapan anggaran yang tidak optimal.
Sementara itu Fraksi PKS memuji capaian pendapatan sebesar 102,90%. Prestasi itu agar terus ditingkatkan. FPKS menyatakan komitmennya untuk mendorong agar penetapan target pendapatan berpedoman pada data potensi yang di-update tiap tahun.
Namun FPKS juga menyoroti sejumlah OPD yang serapan anggarannya di bawah 90%. Antara lain Kantor Kesbangpol (79,7%) dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (60,38%).
Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar memuji prestasi Bupati atas rencana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK lima kali berturut-turut dan penghargaan lain dari pemerintah pusat.
Fraksi Demokrat mengapresiasi capaian pendapatan yang melebihi target, yaitu dari target Rp 2,005 M terealisasi Rp 2,114 M atau naik 2,90%. Demokrat mendorong OPD penghasil untuk meningkatkan pendapatan berdasarkan kajian akademik.
Sedangkan Fraksi PKB melalui juru bicaranya Krusdiarto minta agar Pemda merivisi RTRW khusus wilayah selatan Purworejo, sehingga sesuai dengan KLHS. FPKB juga berharap agar dalam revisi RTRW disyaratkan sebagai jalan tol layang. (Nas)
